Jakarta – Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen dalam memperkuat investasi akuakultur berkelanjutan, melalui kolaborasi di tingkat global, salah satunya FAO-CIRDAP Workshop bertajuk “Toward a Global Framework for National Aquaculture Investment Plans: Lessons and Insights from Asia”.
Workshop ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong kemitraan multipihak, serta mengembangkan skema pembiayaan inovatif guna mempercepat transformasi akuakultur yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menegaskan bahwa akuakultur saat ini merupakan salah satu sektor produksi pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Sektor ini berperan penting dalam penyediaan protein, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.
Hari Pangan Sedunia Rakyat Minta Pemerintah Bentuk Kementerian Peternakan Perkuat Ketahanan Gizi
“Melalui kebijakan Ekonomi Biru, Indonesia memastikan pengembangan akuakultur tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga ekosistem, efisiensi sumber daya, dan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat,” ujar Dirjen Tebe dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (16/4).
Ia menambahkan, pengembangan National Aquaculture Investment Plans (NAIPs) menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kebijakan dengan implementasi investasi yang nyata, layak secara finansial, dan berkelanjutan. Indonesia terus mendorong transformasi sektor ini melalui berbagai program prioritas, mulai dari revitalisasi tambak udang, pengembangan rumput laut berkelanjutan, hingga modernisasi sistem budidaya terintegrasi dari hulu ke hilir.
Dalam konteks tersebut, terdapat empat pertimbangan utama yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasi akuakultur. Pertama, investasi di sektor akuakultur harus berkelanjutan, layak secara ekonomi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan inklusif secara sosial. Kedua, pembudidaya skala kecil tidak boleh tertinggal, sehingga NAIPs harus memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, pembiayaan, dan pasar. Ketiga, kelembagaan yang kuat serta kebijakan yang mendukung menjadi kunci untuk menarik dan menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang. Keempat, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, para pemangku kepentingan, dan media sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat terakomodasi.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO), Rajendra Aryal, menyampaikan bahwa Asia merupakan pusat produksi akuakultur dunia dan Indonesia menjadi salah satu pemain utama yang menopang jutaan mata pencaharian. Namun, peningkatan produksi perlu diimbangi dengan perencanaan investasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor.
“Tanpa kerangka investasi yang jelas, pengembangan akuakultur berisiko tidak berkelanjutan. NAIPs menjadi alat penting untuk menerjemahkan kebijakan menjadi proyek nyata yang berdampak luas,” jelas Rajendra Aryal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP), P. Chandra Shekara, menyoroti bahwa akuakultur telah menjadi tulang punggung produksi pangan perairan di Asia Pasifik dengan kontribusi lebih dari 90 persen produksi global. Meski demikian, sektor ini masih menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan sumber daya air, hingga ketimpangan rantai nilai.
Selama beberapa hari ke depan, para peserta akan membahas dan memvalidasi kerangka NAIPs, termasuk model investasi, laporan sintesis kawasan, serta konsep implementasi yang dapat diterapkan di berbagai negara.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut perikanan budidaya merupakan masa depan dalam memenuhi kebutuhan pangan berbasis protein. Untuk itu, KKP menggalakkan program-program modeling budidaya perikanan berkelanjutan yang tidak hanya produktif tapi juga ramah lingkungan.