Ajudan Gubernur Riau Jadi Tersangka, Diduga Terlibat Pengumpulan Dana Pemerasan

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan ajudan Gubernur Riau nonaktif, Marjani, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ia diduga berperan sebagai perantara dalam pengumpulan dana untuk Abdul Wahid.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa penetapan tersangka hingga penahanan terhadap Marjani telah didasarkan pada alat bukti yang cukup.

“Peran di MJN disini, tersangka MJN selaku ajudan itu sangat krusial berkait dengan pengumpulan uang-uang yang dari masing-masing kepala UPT,” ucapnya, Senin 13 April 2026.

Ia juga menyebutkan bahwa Marjani diduga turut mengelola penggunaan dana hasil pemerasan untuk memenuhi kebutuhan Abdul Wahid.

“Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan keperluan-keperluan Saudara AW, itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN,” ungkapnya.

Dalam konstruksi perkara, ditemukan aliran dana sebesar Rp950 juta yang mengalir dari perantara Dani M Nursalam kepada Marjani. Pada November 2025, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan, diduga menyerahkan uang Rp450 juta kepada Marjani, dengan proses yang disaksikan melalui panggilan video oleh Dani.

“Dalam penyidikan perkara ini, Tim masih akan menelusuri aliran uang yang digunakan oleh MJN atas penerimaan-penerimaan yang turut serta dilakukan tersebut,” jelas Taufik.

Penetapan Marjani menambah daftar tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Abdul Wahid, Muhammad Arief Setiawan, dan Dani M. Nursalam telah lebih dulu menjadi terdakwa dan kini tengah menjalani proses persidangan.

KPK juga mengungkap bahwa pada Mei 2025 sempat terjadi pertemuan di sebuah kafe di Pekanbaru antara Sekretaris Dinas PUPR PKPP, Ferry Yunanda, dengan enam kepala UPT wilayah I–VI. Pertemuan tersebut membahas kesanggupan pemberian fee kepada Abdul Wahid sebesar 2,5 persen dari tambahan anggaran.

Anggaran tersebut meningkat dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. Namun, permintaan kemudian berubah menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Arief Setiawan yang disebut mewakili Abdul Wahid.

Berita Lainnya

Pemerintah Kebut Sertifikat Tanah untuk MBR, 1,1 Juta Rumah Jadi Prioritas

Jakarta – Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan...

Sudaryono Beri Peringatan Keras: Jangan Jual Nama Saya demi Proyek MBG!

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan secara terbuka, transparan, dan sesuai prosedur. Ia...

Sudaryono Beber PR Utama BGN, Tata Kelola MBG Bakal Dibongkar Total

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas utama setelah dirinya resmi dipercaya...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS