Indonesia Desak Rapat Darurat DK PBB Usai Gugurnya Pasukan Perdamaian di Lebanon

Jakarta – Pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan menyusul gugurnya personel penjaga perdamaian Indonesia dalam misi di Lebanon.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan langsung permintaan tersebut saat berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Senin malam, (30/3/2026).

“Kami meminta dibentuknya rapat darurat Dewan Keamanan PBB dan proses investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan,” ujar Sugiono.

Dorongan Investigasi dan Koordinasi Internasional

Selain mendorong rapat darurat, Indonesia juga menuntut investigasi menyeluruh atas insiden yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Pemerintah menilai penting adanya transparansi untuk memastikan akuntabilitas.

Sugiono mengapresiasi respons Guterres yang menyampaikan duka cita serta komitmen PBB untuk berkoordinasi erat dengan Indonesia dalam penyelidikan insiden ini.

Di waktu yang sama, Sugiono juga berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Yousef Raggi. Dalam pembicaraan tersebut, kedua negara sepakat untuk:

  • Memperkuat koordinasi
  • Menindaklanjuti langkah-langkah penanganan
  • Mendukung upaya penurunan eskalasi konflik

Kecaman Keras atas Serangan

Indonesia menegaskan kecaman keras terhadap serangan yang menargetkan pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya terkait perlindungan personel misi perdamaian.

Insiden ini melibatkan personel Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon Selatan.

Sebelumnya, satu prajurit TNI dilaporkan gugur akibat serangan artileri pada Minggu (29/3/2026). Kemudian, dua prajurit lainnya dikonfirmasi gugur pada Senin (30/3/2026), seiring meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Sorotan: Eskalasi Konflik Regional

Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Lebanon Selatan yang dipicu konflik antara Israel dan kelompok bersenjata setempat. Situasi tersebut memperbesar risiko bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di lapangan.

Melalui langkah diplomatik ini, Indonesia berharap:

  • Keamanan personel penjaga perdamaian dapat dijamin
  • Insiden serupa tidak terulang
  • Stabilitas kawasan dapat segera dipulihkan

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam misi perdamaian dunia, sembari memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh personel yang bertugas.

Berita Lainnya

Pemerintah Siapkan Rp4,2 Triliun untuk Program Magang Nasional 2026, Kuota Peserta Bertambah

Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,2 triliun untuk pelaksanaan Program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026 Angkatan 2. Rangkaian program tersebut dijadwalkan mulai berjalan...

Qodari: Program MBG Akan Diperluas hingga Wilayah 3T

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis...

Dudung: Pelatihan SPPI Kini Fokus pada Penguatan Manajemen dan Koperasi

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dengan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS