Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah Jangan Abaikan Program Swasembada Pangan

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional demi kepentingan politik di daerah masing-masing. Menurut Bima, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.

“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pos Belanja Tidak Terduga (BTT), perlu dioptimalkan untuk mendukung intervensi pasar dan memperlancar distribusi bahan pangan di daerah.

Selain itu, Bima menilai kepala daerah harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat dengan turun langsung ke lapangan guna memastikan data dan situasi di daerah benar-benar sesuai kondisi nyata.

“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujarnya.

Menurutnya, kepala daerah perlu aktif memantau distribusi pangan, mengawasi rantai produksi, hingga mengecek perkembangan harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi.

Bima juga menegaskan pemerintah pusat terus melakukan pengawasan terhadap pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang telah berlangsung sejak 24 Oktober 2022.

Di sisi lain, pemerintah menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi atau stick and carrot guna mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga pangan.

Ia turut mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.

“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, dan tetap berlanjut di daerah lain. Kemendagri siap mengawal bersama,” kata Bima.

Berita Lainnya

DPR Tahan Draf RUU Siber, Khawatir Timbulkan Salah Tafsir

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) belum disebarluaskan kepada...

Pemerintah Siapkan Rp4,2 Triliun untuk Program Magang Nasional 2026, Kuota Peserta Bertambah

Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,2 triliun untuk pelaksanaan Program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026 Angkatan 2. Rangkaian program tersebut dijadwalkan mulai berjalan...

Qodari: Program MBG Akan Diperluas hingga Wilayah 3T

Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS