Jakarta – Pemangkasan anggaran besar-besaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat memicu kekhawatiran publik terkait potensi penurunan kualitas menu yang diterima masyarakat. Namun, pihak pelaksana memastikan bahwa standar gizi tetap menjadi prioritas utama.
Kepala SPPG Dapoer Rahayu, Fariz Alauddin, menegaskan efisiensi anggaran tidak menyentuh kualitas bahan makanan maupun komposisi gizi dalam program tersebut. Menurutnya, penyesuaian hanya dilakukan pada aspek operasional distribusi.
“Khusus untuk menu, itu tidak berkaitan sama sekali. Pemangkasan ini bukan pada bahan baku, melainkan pada jumlah hari operasional,” ujar Fariz, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan dengan menghentikan distribusi makanan pada hari Sabtu serta tanggal merah. Kebijakan ini dinilai mampu menghemat anggaran negara hingga Rp35–Rp45 triliun per tahun tanpa harus mengubah standar gizi yang telah ditetapkan sejak awal.
Kebijakan tersebut, lanjut Fariz, merupakan arahan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai respons terhadap tekanan fiskal akibat dinamika ekonomi global. Dengan skema baru ini, dapur SPPG tetap menyediakan menu dengan standar biaya Rp15.000 per porsi, namun hanya pada hari efektif sekolah.
“Yang sebelumnya distribusi tetap berjalan saat hari libur, kini dihentikan. Ini sudah cukup signifikan dalam menekan biaya operasional,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil. Untuk kelompok ini, distribusi makanan bergizi tetap dilakukan setiap hari tanpa mengikuti kalender sekolah.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tetap berupaya menjaga kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi mereka yang paling membutuhkan.
“Tidak ada gangguan pada kualitas. Hanya perubahan dari enam hari distribusi menjadi lima hari,” tutup Fariz.
