Jakarta — Pemerintah tengah menggodok kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga sektor swasta sebagai langkah efisiensi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan akan segera diumumkan setelah final.
“Sedang kita godok, sedang kita finalkan. Nanti sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo dikutip, Senin (23/3/2026).
Ia menegaskan, rencana penerapan WFH bukan disebabkan oleh gangguan pasokan energi nasional. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman.
“Insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah. Ini lebih kepada momentum untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, dan mengefisienkan aktivitas,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah menyadari potensi dampak kebijakan ini terhadap sektor ekonomi informal, termasuk pelaku UMKM. Oleh karena itu, berbagai aspek tengah dikaji secara menyeluruh.
“Tentu itu pasti kita pikirkan. Semua masih dalam tahap perumusan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa skema yang sedang disiapkan adalah kombinasi empat hari bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan satu hari bekerja dari rumah.
“Kemudian terkait kajian, dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari dari lima hari kerja,” ujar Airlangga.
Ia berharap kebijakan ini tidak hanya diterapkan pada ASN, tetapi juga melibatkan sektor swasta serta pemerintah daerah.
“Nah itu teknisnya sedang disiapkan. Diharapkan tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan pemda,” katanya.
Pemerintah menargetkan konsep kebijakan ini segera rampung agar dapat diumumkan secara rinci kepada publik dalam waktu dekat, seiring upaya menjaga efisiensi energi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi nasional.
