Upaya Pemerintah Kendalikan Harga Pangan selama Ramadan 2026

Jakarta – Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan sepanjang Ramadan hingga menjelang Lebaran 2026. 

Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengatakan intervensi dilakukan secara masif sejak awal Februari guna memastikan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa tanpa dihantui lonjakan harga kebutuhan pokok.

Sepanjang Februari 2026, Bapanas menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 1.586 kali di 291 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi. Angka ini melonjak 116,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Melalui GPM, masyarakat dapat mengakses bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, mulai dari beras, minyak goreng, hingga aneka cabai dan komoditas strategis lainnya.

Tak hanya menggelar pasar murah, pemerintah juga memperkuat distribusi pangan antarwilayah lewat program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). 

“Hampir 10 ton cabai rawit dimobilisasi ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat untuk meredam gejolak Harga,” tulis Bapanas, Rabu (4/3).

Mobilisasi tersebut, sebanyak 4,3 ton di antaranya didatangkan dari Sulawesi Selatan, dengan biaya distribusi ditanggung pemerintah. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap dinamika harga cabai yang sempat merangkak naik di sejumlah daerah.

Untuk komoditas beras, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digulirkan. Hingga akhir Februari 2026, penyaluran SPHP beras tahun 2025 oleh Perum Bulog telah mencapai 1,025 juta ton, dengan realisasi Februari saja sebesar 136 ribu ton. 

Pada 2026, program SPHP beras kembali dilanjutkan dengan target 828 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan SPHP jagung pakan sebesar 242 ribu ton guna menjaga stabilitas harga di sektor perunggasan, yang turut memengaruhi harga daging ayam dan telur di pasaran.

Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah memperkuat stimulus perlindungan daya beli melalui penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. 

Dari sisi pengawasan, rantai pasok pangan turut diperketat. Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan telah melakukan pemantauan di 28.270 titik di seluruh Indonesia, mencakup produsen, agen, distributor, grosir, hingga ritel.

Berbagai langkah tersebut berkontribusi pada terkendalinya inflasi selama Ramadan tahun ini. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Ramadan 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month), lebih rendah dibandingkan periode Ramadan 2022 dan 2025.

Sementara itu, komponen volatile food pada Februari 2026 tercatat 2,50 persen (m-to-m), dengan andil 0,41 persen terhadap inflasi umum bulanan. Secara tahunan, inflasi pangan berada di level 4,64 persen, masih dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 3 hingga 5 persen.

Berita Lainnya

Pemerintah Tindaklanjuti Aspirasi Akses dan Harga Khusus BBM untuk Nelayan

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat merespons keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin...

Mendagri Dorong Sumut Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Data dan Pengendalian Inflasi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data,...

Wamen ATR/BPN Tinjau Layanan Kantah Palangkaraya, Tekankan Pelayanan Cepat dan Nyaman

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan di Kantor...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS