Di Hambalang, Prabowo Tegaskan Diplomasi Ekonomi Harus Untungkan Indonesia

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada penegasan arah kebijakan dalam menghadapi berbagai perundingan ekonomi internasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu Presiden memberikan arahan tegas mengenai prinsip yang harus dijunjung pemerintah saat bernegosiasi di level global. Kepala Negara, kata dia, mengingatkan agar setiap langkah diplomasi ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional.

“Memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia,” tulis Seskab Teddy.

Ia menjelaskan, Presiden juga menekankan bahwa perundingan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Menurutnya, setiap kesepakatan harus mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peningkatan produktivitas industri dalam negeri serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global menjadi prioritas utama pemerintah.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih jauh, Teddy menyebut Presiden menegaskan bahwa seluruh kebijakan ekonomi yang dirumuskan pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” pungkas Seskab Teddy.

Pertemuan di Hambalang itu sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo bahwa diplomasi ekonomi Indonesia harus dijalankan secara berdaulat, terukur, dan memberikan keuntungan strategis bagi kepentingan nasional.

Berita Lainnya

Anggota Fraksi Partai Gerindra Kritik Keras Profesionalitas Kejari Karo dalam Kasus Amsal...

Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, melontarkan kritik tegas terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Karo dalam penanganan perkara Amsal...

Kementerian ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Penyelenggaraan Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP)...

Wamen ATR/BPN Tekankan Prioritas Pelayanan Publik dalam Kunjungan ke Sumatera Utara

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan pertanahan bagi...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS