Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar mematuhi hukum yang berlaku. Selain itu, Presiden juga meminta agar aparat hukum tidak menyalahgunakan wewenang.
“Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada Indonesia Economic Outlook, di Jakarta, Jumat (13/2).
Hal itu pernah dibuktikan saat Prabowo tak segan-segan memberikan abolisi dan amnesti terhadap beberapa tokoh politik. Menurutnya, pengadilan harus memberikan keputusan yang adil.
Jika ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka penegak hukum tidak boleh memberikan keputusan yang keliru.
“Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” tegas Prabowo.
Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan ketenangan masyarakat. Prabowo mengatakan pemerintahan yang bersih dan adil merupakan prasyarat menuju kemajuan.
“Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil,” kata Prabowo.
Untuk itu, lanjutnya, birokrat-birokrat yang tidak mau menyesuaikan akan diregenerasi. Presiden juga tengah menyiapkan institusi-institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi aparat. Sebanyak 10 universitas baru tengah dibangun, satu lembaga bahkan khusus untuk administrasi pemerintahan.
“Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita pilih, akan kita godok. Kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan semua lembaga yang baik. There is nobody that cannot be replaced,” tegasnya.
Prabowo lantas memerintahkan semua kementerian dan lembaga, termasuk Danantara, untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform. Sebaliknya, Presiden berterima kasih kepada semua penegak hukum yang telah bekerja keras.