Ketimpangan Pengeluaran Nasional Menyusut, Gini Ratio Turun Signifikan per September 2025

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan adanya perbaikan pada tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia hingga September 2025. Hal ini tercermin dari penurunan angka gini ratio dibandingkan periode sebelumnya.

BPS mencatat, gini ratio nasional pada September 2025 berada di angka 0,363. Capaian tersebut turun 0,012 poin jika dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,375. Sementara bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni September 2024, penurunan mencapai 0,018 poin dari posisi 0,381.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penurunan gini ratio ini menandakan distribusi pengeluaran masyarakat yang semakin merata.

“Secara nasional, gini ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,363, turun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024,” ujar Amalia di Jakarta, Kamis (5/2).

Tren perbaikan ketimpangan juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Di kawasan perkotaan, gini ratio pada September 2025 tercatat sebesar 0,383. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,395 serta September 2024 sebesar 0,402.

Sementara itu, di wilayah perdesaan, gini ratio tercatat sebesar 0,295 pada September 2025. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 0,299 dan September 2024 yang sebesar 0,308.

Berdasarkan indikator ketimpangan versi Bank Dunia, proporsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah pada September 2025 tercatat sebesar 19,28 persen.

Rinciannya, kontribusi pengeluaran kelompok tersebut di wilayah perkotaan mencapai 18,32 persen, sedangkan di perdesaan lebih tinggi yakni sebesar 22,09 persen.

Data ini menunjukkan bahwa hingga September 2025, ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia terus mengalami perbaikan, baik secara nasional maupun di tingkat wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berita Lainnya

Partai Hanura Usulkan Sistem Baru Supaya Caleg Miskin Modal Tak Terdepak!

Jakarta - Partai Hanura menyuarakan keresahannya terhadap mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini yang dinilai terlalu ramah kapital. Hanura mendesak adanya reformasi sistem pemilu...

ATR/BPN dan KPK Perkuat Integritas ASN Lewat Pelatihan Antikorupsi

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN). Kolaborasi tersebut...

Truk Pembawa Maut dan Perusak Jalan Tak Bisa Sembunyi Lagi! Kemenhub Luncurkan...

Jakarta - Pengawasan terhadap truk angkutan barang yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL) kini memasuki babak baru. Kementerian...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS