Jakarta – Indonesia kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai bagian utama dalam pembentukan arsitektur tata kelola ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara berkembang yang mampu memperjuangkan kepentingan global sekaligus berkolaborasi dengan negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, kelompok negara berkembang atau Global South tampil dengan peran yang jauh lebih dominan. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti arah kebijakan ekonomi global, melainkan turut mendorong, bahkan mengendalikan, agenda strategis sebagai co-drivers.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir dalam konferensi pers daring seusai menyampaikan hasil pertemuan pada Sabtu (22/11/2025) malam waktu setempat. Ia menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, G20 dipimpin oleh negara-negara berkembang, Indonesia (2022), India (2023), dan Afrika Selatan (2025), yang membuka ruang lebih besar bagi aspirasi Global South.
“Bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari global south. Dan ini dengan ini menunjukkan bahwa global south tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-drivers dan juga menjadi paling bisa dilihat dari hasil leaders declaration,” ungkapnya.
Arrmanatha menambahkan bahwa hasil KTT tahun ini sangat mencerminkan prioritas negara-negara berkembang. Leaders Declaration yang dihasilkan tidak hanya lebih panjang, tetapi juga lebih kaya substansi dengan mencakup beragam isu yang selama ini menjadi perhatian Global South.
“Yang disepakati yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang seperti halnya terkait dengan penanganan hutang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial system, itu juga menjadi perhatian,” jelasnya.
Indonesia menilai bahwa sebagian besar negara berkembang saat ini berada dalam tekanan utang yang semakin berat, dipengaruhi ketidakpastian global, kenaikan suku bunga internasional, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan pascapandemi COVID-19. Dengan masuknya isu-isu tersebut ke dalam agenda G20, terlihat bahwa forum ekonomi terbesar dunia itu semakin mencerminkan realitas dan tuntutan negara-negara berkembang.
Selain itu, KTT juga menggarisbawahi perlunya evaluasi komprehensif terhadap peran G20 dalam 20 tahun terakhir sejak krisis keuangan 2008. Refleksi ini dianggap penting untuk memastikan G20 tetap relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang.
“Selanjutnya juga yang menjadi penting disini bahwa salah satu langkah yang akan diambil oleh ketua oleh Presiden G20 dalam beberapa review terhadap para G20 dalam 20 tahun terakhir jadi G20 planning advocacy,” jelasnya.
Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap keberhasilan maupun hambatan yang selama ini ditemui dalam implementasi agenda strategis G20. Tujuannya adalah memperkuat efektivitas forum ini sebagai platform kerja sama global yang mampu memberikan manfaat nyata.
“Nah ini disini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 dalam 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu global. selanjutnya untuk mengikuti arah G20 ke depan,” paparnya.
