, Nusron Wahid, memaparkan perkembangan program percepatan sertipikasi tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025).){kind=link}
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan perkembangan program percepatan sertipikasi tanah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dalam pemaparannya, Nusron menyebutkan bahwa target pendaftaran tanah secara nasional hampir tuntas. “Hingga saat ini, sudah terdaftar 123,1 juta bidang tanah, atau sekitar 98 persen dari target 126 juta bidang,” ujar Nusron yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Berdasarkan data per 4 September 2025, jumlah bidang tanah yang telah bersertipikat mencapai 96,9 juta atau 77 persen dari keseluruhan. Rinciannya, tanah Hak Milik sebanyak 88,2 juta bidang, Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 20 ribu bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, Hak Pakai 1,6 juta bidang, Hak Pengelolaan 8 ribu bidang, serta tanah wakaf 276 ribu bidang.
Terkait tanah wakaf, Nusron menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah percepatan pendaftaran sejak 2024 melalui kerja sama dengan Kementerian Agama. “Tujuannya untuk memastikan aset umat terlindungi dan memiliki kepastian hukum,” jelasnya.
Meski capaian sudah mendekati target, Nusron mengakui masih ada sejumlah kendala, terutama terkait penyelesaian masalah pertanahan di lapangan. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati dan wali kota, guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri pejabat tinggi madya serta pratama Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia juga mengikuti jalannya rapat secara daring.