KPK Jadwalkan Pemeriksaan Eks Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji di Indonesia. Dalam proses tersebut, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, yang akan berlangsung besok.

“Betul,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/8/2025).

Secara terpisah, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, turut mengonfirmasi bahwa pemanggilan terhadap Yaqut akan dilakukan pada Kamis, 7 Agustus 2025.

“Kami mengkonfirmasi benar bahwa akan dilakukan permintaan keterangan kepada yang bersangkutan,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (6/8/2025).

Budi menyampaikan, keterangan dari Yaqut diperlukan untuk mendalami perkara ini lebih lanjut. Ia juga berharap agar mantan Menteri Agama tersebut dapat hadir dalam agenda pemeriksaan.

“Nanti kami akan cek apakah sudah ada konfirmasi kehadiran atau belum. Namun tentu KPK berharap kepada yang bersangkutan dapat hadir dalam undangan atau panggilan tersebut. Karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan ini,” jelas Budi.

Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK telah memanggil berbagai pihak untuk memberikan keterangan. Di antara mereka adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, serta penceramah Khalid Basalamah.

KPK juga mengungkap bahwa pihaknya secara rutin melakukan ekspose atau gelar perkara untuk meninjau perkembangan penyelidikan.

“Ekspose itu kan secara berkala ya dilakukan untuk update dari progres yang sudah dilakukan oleh tim,” tutur Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus 2025.

Budi menambahkan bahwa ekspose membantu memantau sejauh mana proses penanganan sebuah kasus telah berjalan. Kegiatan tersebut telah dilakukan lebih dari sekali.

“Sehingga kita bisa melihat perkembangan dari sebuah penanganan perkara,” ujarnya.

“(Ekspose) ada kita lakukan beberapa kali,” imbuhnya.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS