KPK Tetapkan 5 Orang Tersangka Kasus Pengadaan EDC BRI

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) tahun 2020-2024. Dalam proses pengadaan ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp744 miliar dari nilai proyek.

Salah seorang dari lima tersangka itu merupakan mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto (CBH).

“Dilakukan secara melawan hukum oleh Saudara CBH, (mantan) Wakil Direktur Utama BRI,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Selain Catur Budi Harto, empat tersangka lainnya adalah eks Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi BRI Indra Utoyo; eks SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI; Dedi Sunardi; Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi, Elvizar; dan Direktur Utama ⁠PT Bringin Inti Teknologi, Rudy Suprayudi Kartadidjaja.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Catur Budi Harto, kembali diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di BRI, Jumat 4 Juli 2025.

Budi mengatakan, selain Catur, penyidik juga telah memeriksa beberapa saksi lainnya untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Kata Budi, para saksi juga didalami terkait dengan penggeledahan yang telah dilakukan oleh penyidik.

KPK juga telah menyita uang senilai Rp10 miliar terkait dengan kasus ini yang dilakukan pada awal pekan ini usai pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Uang tersebut ditemukan dalam rekening para pihak yang diduga menerima aliran dana dalam program di bank pelat merah tersebut.

“Pada Senin dan Selasa kemarin, Penyidik juga menyita uang sejumlah Rp10 miliar di rekening para pihak tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

Berita Lainnya

Mendagri Terbitkan Aturan WFH ASN Daerah, Berlaku Mulai 1 April 2026

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ terkait transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN)...

Kementerian ATR/BPN Dukung Swasembada Pangan Lewat Penguatan Kebijakan LBS, LP2B, dan LSD

Jakarta - Demi mewujudkan swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya...

Langkah Presiden Prabowo Hadapi Perang Minyak Dengan Perang Komoditas Sangat Presisi

Oleh: Salamuddin Daeng Langkah Presiden Prabowo sudah tepat menghadapi perang yakni *mengamankan semua kebutuhan energi dalam negeri dengan menata ulang ekspor batubara, CPO dan gas...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS