Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menekankan pentingnya menyatukan data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan serta tata ruang di Indonesia.
Hal itu disampaikan Ossy saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026). Seminar tersebut mengangkat tema Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy.
Ossy menjelaskan, integrasi data diperlukan agar informasi mengenai suatu bidang tanah dapat dilihat secara utuh, mulai dari status kepemilikan, pemanfaatan, rencana tata ruang, infrastruktur hingga nilai ekonominya.
“Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama. Inilah yang kita sangat harapkan. Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Wamen Ossy dalam seminar tersebut.
Menurutnya, saat ini data mengenai hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah masih kerap berada dalam sistem serta basis data yang berbeda. Padahal, seluruh informasi tersebut pada akhirnya berkaitan dengan bidang tanah yang sama.
Kondisi tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena nilai sebuah bidang tanah dapat berubah seiring perkembangan wilayah. Perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi hingga kebijakan tata ruang dapat memengaruhi nilai tanah secara signifikan.
“Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi. Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam konteks itu, Ossy menyebut profesi penilai memiliki posisi penting untuk menerangkan perubahan nilai tanah sekaligus berbagai faktor yang memengaruhinya.
Data yang terintegrasi, lanjut dia, juga dapat dimanfaatkan lebih luas. Informasi nilai tanah tidak hanya berguna untuk mengetahui harga atau nilai suatu bidang, tetapi juga dapat membantu pemerintah membaca dinamika kawasan, mengukur dampak pembangunan infrastruktur, serta memahami konsekuensi ekonomi dari kebijakan tata ruang.
“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang,” pungkas Wamen Ossy.
Seminar nasional tersebut turut dihadiri Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI Erawati yang sekaligus membuka kegiatan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu diikuti peserta dari berbagai kementerian/lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah.