Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi bencana dan memasukkannya ke dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons cepat setelah kejadian, tetapi juga harus disertai langkah antisipasi sejak dini.
Bima menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta (SENANDIKA) ke-3 Tahun 2026 bertema “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir”. Kegiatan itu berlangsung secara hibrida di Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten.
Ia meminta Gubernur Banten Andra Soni beserta para bupati dan wali kota di wilayah tersebut lebih memperhatikan persoalan perubahan iklim dan risiko bencana. Menurut Bima, pemerintah daerah memiliki pemahaman langsung mengenai karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta potensi ancaman yang dihadapi.
“Jadi, saya mendorong Pak Gubernur BantenBanten Andra Soni, bupati, wali kota diProvinsiBantendi Provinsi Banten, untuk peduli terhadap banyak hal, terutama pada isu perubahaniklimperubahan iklim ini. Karena pemerintah daerah yang paling paham tentang karakter, kebutuhan, dan risiko wilayah,” kata Bima dikutip dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Bima menjelaskan, pendekatan penanggulangan bencana di Indonesia selama ini banyak menitikberatkan pada kemampuan merespons keadaan darurat. Pengalaman menghadapi berbagai bencana besar, termasuk tsunami Aceh, mendorong pemerintah memperkuat kapasitas tanggap darurat melalui pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ia menilai peningkatan kemampuan respons cepat telah menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Namun, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan langkah antisipatif agar risiko dan dampak bencana dapat ditekan sebelum terjadi.
“Harus gerak cepat sekarang, saya mengalami banyak hal, ketika menjadi wali kota 10 tahun, itu merasakanlah bagaimana kita harus bergerak cepat ketika bencana. Pernah mengalami banjir, longsor, pernah mengalami bencana angin puting beliung, dan sebagainya. Dan bersama-sama kepala daerah lain, selalu dilatih untuk meningkatkan respons cepat. Ini kita semakin baik,” ujarnya.
Menurut Bima, pemerintah daerah perlu memperluas edukasi mitigasi hingga ke tingkat masyarakat. Ia mencontohkan Jepang, yang membekali warganya dengan pengetahuan mengenai tindakan penyelamatan saat gempa, termasuk cara berlindung di dalam bangunan dan menyiapkan perlengkapan darurat atau disaster kit berisi senter, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan lainnya.
Bima juga meminta agar mitigasi bencana menjadi bagian dari prioritas penggunaan anggaran daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi turut mempertimbangkan aspek keselamatan dan ketahanan terhadap bencana.
Ia mencontohkan kebutuhan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana, bangunan tahan bencana, jalur pedestrian yang aman, titik kumpul, serta sarana evakuasi dan edukasi bagi masyarakat.
“Seberapa besar APBD itu mengalokasikan untuk tata ruang yang resiliensi terhadap bencana. Bangunan tahan bencana itu ada enggak? Trotoar, pedestrian, _meeting poin_t untuk evakuasi, edukasi untuk bencana. Itu ada enggak?” selidiknya.
Bima turut menyinggung Provinsi Sumatera Barat yang menurutnya telah mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Praktik tersebut, kata dia, dapat menjadi contoh pentingnya menyiapkan anggaran khusus untuk mengantisipasi risiko bencana.
Ia menekankan bahwa perencanaan dan penganggaran kebencanaan perlu dilakukan secara terpadu, baik di tingkat daerah maupun pusat. Koordinasi antarkementerian dan lembaga juga diperlukan agar program, anggaran, dan indikator yang digunakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Karena seringkali perencanaannya berbeda, anggarannya berbeda, indikatornya berbeda, dan sebagainya. Jadi tantangan kita hari ini adalah membangun integrasi semua,” tambahnya.
Di akhir pemaparannya, Bima mengajak mahasiswa dan komunitas masyarakat ikut mengawasi serta mengingatkan pemerintah daerah mengenai pentingnya adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana. Ia menilai keterlibatan publik diperlukan agar kebijakan antisipasi bencana mendapat perhatian yang memadai.
“Teman-teman jangan diam aja. Ya, kalian mungkin merasa jauh. Tapi hidup kalian itu tergantung juga kepada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah daerah. Sejauh mana rumah kalian aman, dari kemungkinan terjadinya bencana,” tuturnya.
Angle 2 kalimat: Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah mengubah pendekatan penanggulangan bencana yang berfokus pada respons darurat menjadi upaya yang lebih antisipatif melalui mitigasi sejak tahap perencanaan. Ia juga mendorong alokasi APBD untuk infrastruktur tahan bencana, sarana evakuasi, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga.