Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua dalam memastikan seluruh program pembangunan di wilayah Papua berjalan selaras, terkoordinasi, dan terpantau secara efektif.
Tito menyebut, pembentukan komite tersebut sejalan dengan kebijakan pemekaran wilayah Papua pada tahun 2022 yang kini menjadikan Tanah Papua terdiri dari enam provinsi.
“Papua merupakan salah satu wilayah terluas dengan jumlah kabupaten dan kota yang juga cukup banyak. Karena itu, perlu adanya sinkronisasi, baik antarwilayah maupun antara daerah dengan pemerintah pusat,” kata Tito dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).
Menurut Mendagri, kehadiran provinsi-provinsi baru menuntut koordinasi yang lebih kuat agar pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat dan proses birokrasi menjadi lebih efisien.
“Harapan kita, pembangunan bisa dipercepat karena layanan publik akan lebih dekat, dan rantai birokrasi semakin pendek,” imbuhnya.
Tito juga menekankan bahwa pembentukan daerah otonom baru (DOB) tidak hanya soal pemekaran administratif, tetapi juga harus dibarengi dengan pengawasan dan sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. KEPP Otsus Papua, kata dia, memiliki fungsi strategis dalam melakukan evaluasi, menyusun kebijakan yang harmonis, serta melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Pengawasan tidak cukup di atas kertas, tetapi harus ada pengecekan faktual di lapangan. Karena itu, penting bagi komite ini memiliki kantor dan tim kerja yang aktif di Papua,” tegasnya.
Ia menjelaskan, struktur kelembagaan komite perlu ditata secara matang, mulai dari pembentukan kelompok kerja (Pokja), pembagian tugas, hingga dukungan anggaran untuk operasional sekretariat dan kegiatan lapangan.
“Segera bentuk Pokja, karena Pokja inilah yang akan menjadi kaki komite di lapangan. Jenis dan bidang Pokja bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas komite,” ujar Tito.
Mendagri menambahkan, KEPP Otsus Papua memiliki ruang koordinasi yang luas, baik dengan kementerian/lembaga maupun dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar program pembangunan Papua dapat berjalan searah dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan praktik kolaborasi lintas sektor yang telah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan tersebut, yang dihadiri ribuan pejabat dari berbagai tingkatan pemerintahan, menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah demi efektivitas pelaksanaan program nasional. Partisipasi berbagai unsur seperti kepala daerah, TNI-Polri, Kejaksaan, dan BIN juga menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pembangunan nasional.
Dengan semangat serupa, Tito berharap KEPP Otsus Papua dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
“Seluruh kementerian dan lembaga harus tahu bahwa ada komite ini yang khusus mengurusi percepatan pembangunan Papua,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang juga menjadi anggota KEPP Otsus Papua, Ketua KEPP Otsus Papua Velix Wanggai, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
