Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti senilai sekitar Rp6 miliar dalam Operasi […]
Tag: Kementerian Keuangan
Ekonomi RI Tetap Tangguh di Tengah Ketidakpastian Global, Manufaktur Terus Ekspansif
Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut, Indonesia kembali menunjukkan ketahanannya. Direktorat […]
Ditunjuk Prabowo Jadi Dirjen Pajak, Berikut Profil Bimo Wijayanto
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto jadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain […]
Warganet Bandingkan PPN 12 dengan Zakat, Anak Buah Sri Mulyani Jawab Gini
Anak Buah Sri Mulyani, yakni Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Prastowo Yustinus menanggapi pernyataan cuitan salah seorang warganet yang membandingkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan zakat.
Ingat! Layanan Jasa Layanan Uang Elektronik Ikut Dikenakan PPN 12 Persen
Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Sejumlah barang dan jasa pun terkena pungutan pajak tersebut, salah satunya jasa layanan uang elektronik alias e-money.
Sri Mulyani Tegaskan Kebijakan PPN 12 Persen Didasari Prinsip Keadilan dan Gotong Royong
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa pemerintah dalam menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan pada prinsip keadilan dan gotong royong.
Harap Tenang! Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Hanya Dirasakan Orang Kaya
Pemerintah telah menegaskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun kenaikan tarif PPN tersebut hanya akan dirasakan oleh kalangan masyarakat paling kaya atau desil 9 dan desil 10.
Sri Mulyani Klaim Tarif PPN Indonesia Masih Lebih Rendah Ketimbang Negara Lain
Pemerintah telah memutuskan untuk tetap menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari yang semula 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Simak! Berikut Barang-barang yang Tak Dipungut PPN 12 Persen
Pemerintah telah memutuskan, bahwa implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen akan tetap dilakukan mulai 1 Januari 2025 tahun depan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kejar Setoran Pajak, DJP Bakal Perketat Pengawasan di Sisa Tahun 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperketat pengawasan penerimaan pajak untuk mengejar pencapaian target pajak, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
