, Sony Sonjaya, mengeluarkan kebijakan tegas terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) di seluruh Indonesia.){kind=link}
Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengeluarkan kebijakan tegas terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada operasional layanan, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya kelompok ekonomi paling rentan.
Dalam instruksinya, Sony menetapkan bahwa sedikitnya 30 persen tenaga kerja di setiap SPPG harus berasal dari kelompok masyarakat miskin ekstrem, yakni mereka yang termasuk dalam desil 1 dan desil 2.
“Siapa yang diberdayakan untuk mengoperasionalkan SPBG? Adalah masyarakat di sekitar lokasi. Saya tegaskan, 30 persen dari mereka diutamakan adalah saudara-saudara kita yang ada di dalam kelompok kemiskinan ekstrem,” ujar Sony saat memaparkan capaian satu tahun program MBG, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kebijakan ini dirancang agar aliran anggaran negara benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat lapisan bawah, bukan hanya dinikmati pelaku usaha besar.
Dengan rata-rata setiap unit SPPG mempekerjakan puluhan orang, langkah ini dinilai mampu membantu mengurangi pengangguran, terutama di wilayah pedesaan.
Sony mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 1,8 juta relawan yang terlibat dalam ekosistem program MBG. Dari jumlah tersebut, perputaran dana yang diterima para pekerja mencapai sekitar Rp117 miliar setiap hari.
“Uang ini mengalir kepada saudara-saudara kita yang berada pada kelompok ekonomi terbawah. Jadi, efek gandanya nyata; gizinya terpenuhi, ekonominya pun terangkat,” imbuhnya.
Di lapangan, ia juga mencatat adanya perubahan fungsi sejumlah bangunan menjadi fasilitas SPPG, mulai dari restoran yang sudah tidak beroperasi, ruko, hingga showroom kendaraan.
Transformasi ini turut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.
Sony pun mengingatkan para kepala satuan tugas di daerah agar memastikan aturan perekrutan tersebut dijalankan dengan disiplin. Ia menegaskan, jangan sampai peluang kerja hanya diberikan kepada orang-orang terdekat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka.
“Ini adalah bantalan ekonomi yang kuat di masa sulit. Setiap hari pemerintah menurunkan hampir Rp1 triliun ke tingkat akar rumput (grassroot). Dengan pelibatan warga miskin ekstrem, kita memastikan uang negara benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar belanja rutin,” pungkas Sony.