Jakarta – Pemerintah buka suara terkait desakan evaluasi terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang disuarakan oleh sejumlah fakultas kedokteran. Kritik ini buntut kebijakan kontroversial Kemenkes, terutama terkait pengambilalihan fungsi kolegium dokter spesialis, yang dinilai mengancam independensi pendidikan kedokteran dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak menutup mata dan mendengar berbagai masukan yang disampaikan, baik secara resmi maupun melalui pemberitaan di media massa.
“Masukan dari rekan-rekan fakultas kedokteran tentu menjadi perhatian kami. Pemerintah pasti mempertimbangkan secara matang, karena mereka memberi masukan juga berdasarkan pertimbangan profesional,” kataPrasetyo kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).
Dia menegaskan aspirasi dari civitas akademika kedokteran menjadi bagian dari proses evaluasi yang memang rutin dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja seluruh kementerian.
“Masukan itu sudah kami terima dan kami pelajari. Sekali lagi, tujuan kita semua adalah mencari jalan keluar yang terbaik,” ujarnya.
Di sisi lain, Prasetyo juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah kontroversi ini. “Yang paling penting kita jaga bersama adalah jangan sampai situasi ini mengganggu pelayanan publik. Itu prioritas kami,” tegasnya.
Kebijakan Kemenkes yang menuai protes mencakup rencana perombakan sistem pendidikan dokter spesialis, termasuk pembentukan lembaga kolegium di luar organisasi profesi. Hal ini memicu kekhawatiran banyak kalangan bahwa profesionalisme dan mutu pendidikan kedokteran akan terdampak negatif.
