Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Ia secara terbuka mengkritik pandangan neoliberalisme yang meyakini bahwa kekayaan akan otomatis mengalir ke masyarakat bawah seiring pertumbuhan ekonomi.
“Ini teori, tapi kenyataannya menetesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan menetesnya 300 tahun, kita sudah mati semua,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Prabowo menilai pendekatan tersebut tidak relevan diterapkan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa bangsa ini merdeka melalui perjuangan panjang dan lahir dalam kondisi ketimpangan sosial yang serius. Saat kemerdekaan diproklamasikan, sebagian besar rakyat Indonesia, kata dia, hidup dalam keterbatasan dan kekurangan.
“Pertumbuhan harus disertai pemerataan. Saya ingatkan tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan. Kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi arah pembangunan nasional melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi tersebut, secara tegas tercantum amanat untuk memajukan kesejahteraan umum serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.
“Melindungi dari mana? Dari ancaman kelaparan, dari kemiskinan, dari ancaman penderitaan, dari ancaman penyakit. Ini tujuan kita merdeka,” tegasnya.
Prabowo pun mengingatkan seluruh elemen bangsa, terutama kalangan intelektual dan pengambil kebijakan, agar tidak melenceng dari tujuan dasar bernegara. Menurutnya, negara tidak dibentuk untuk memperkaya segelintir kelompok, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.
Ia menegaskan bahwa salah satu langkah konkret untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai instrumen negara untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.
Melalui sekolah berasrama yang sepenuhnya dibiayai negara, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), diharapkan memperoleh kesempatan nyata untuk mengubah masa depan dan keluar dari lingkaran kemiskinan
