 melaksanakan pengangkatan sumpah Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tingkat pusat (MPPP) serta tingkat wilayah (MPPW). Acara tersebut berlangsung di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, pada Senin (12/01/2026), dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi. Dalam sambutannya, Asnaedi menyoroti capaian pendaftaran tanah nasional yang kini hampir mencapai 80 persen. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peran Ikatan PPAT (IPPAT) semakin strategis dalam upaya perbaikan kualitas layanan pertanahan. “Untuk saat ini hampir 80 persen tanah sudah terdaftar maka peran dr IPPAT (Ikatan PPAT) sangat besar dalm memperbaiki layanan pertanahan kita. Tugas kita sebagai MPPP dan MPPW begitu krusial dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan kita,” ujar Asnaedi. Ia menjelaskan, PPAT merupakan mitra penting Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyusunan akta otentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum atas tanah dan bangunan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pembinaan yang mampu menjangkau seluruh PPAT di berbagai daerah. “Teman-teman IPPAT dengan jumlah yang besar ini tidak bisa pembinaannya hanya pada MPPP, makanya dibentuk MPPW,” ujarnya. Asnaedi juga mendorong agar potensi besar yang dimiliki PPAT dapat dioptimalkan untuk mempercepat dan meningkatkan mutu layanan pertanahan. Saat ini, jumlah PPAT di Indonesia mencapai sekitar 24 ribu orang, yang dinilai sebagai aset penting bagi kementerian. “Jumlah PPAT skitar 24.000 sekarang, itu suatu aset yang kalau kita maksimalkan menjadi aset yang bisa mempercepat layanan kita. Selamat menjalankan tugas dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara lebih profesional dan tepercaya,” ujar Asnaedi. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 311 orang resmi dilantik. Rinciannya terdiri dari lima anggota MPPP dan 306 anggota MPPW. Dari jumlah tersebut, 36 peserta hadir secara langsung di Kementerian ATR/BPN, sementara 275 peserta lainnya mengikuti prosesi secara daring melalui Zoom Meeting. Prosesi pengangkatan sumpah ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan anggota MPPP dan MPPW di hadapan Dirjen PHPT. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Wartomo, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Suwito. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga tampak hadir.){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan pengangkatan sumpah Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Akta Tanah (PPAT) tingkat pusat (MPPP) serta tingkat wilayah (MPPW). Acara tersebut berlangsung di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, pada Senin (12/01/2026), dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi.
Dalam sambutannya, Asnaedi menyoroti capaian pendaftaran tanah nasional yang kini hampir mencapai 80 persen. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peran Ikatan PPAT (IPPAT) semakin strategis dalam upaya perbaikan kualitas layanan pertanahan.
“Untuk saat ini hampir 80 persen tanah sudah terdaftar maka peran dr IPPAT (Ikatan PPAT) sangat besar dalm memperbaiki layanan pertanahan kita. Tugas kita sebagai MPPP dan MPPW begitu krusial dalam meningkatkan kepuasan pengguna layanan kita,” ujar Asnaedi.
Ia menjelaskan, PPAT merupakan mitra penting Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyusunan akta otentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum atas tanah dan bangunan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pembinaan yang mampu menjangkau seluruh PPAT di berbagai daerah.
“Teman-teman IPPAT dengan jumlah yang besar ini tidak bisa pembinaannya hanya pada MPPP, makanya dibentuk MPPW,” ujarnya.
Asnaedi juga mendorong agar potensi besar yang dimiliki PPAT dapat dioptimalkan untuk mempercepat dan meningkatkan mutu layanan pertanahan. Saat ini, jumlah PPAT di Indonesia mencapai sekitar 24 ribu orang, yang dinilai sebagai aset penting bagi kementerian.
“Jumlah PPAT skitar 24.000 sekarang, itu suatu aset yang kalau kita maksimalkan menjadi aset yang bisa mempercepat layanan kita. Selamat menjalankan tugas dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara lebih profesional dan tepercaya,” ujar Asnaedi.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 311 orang resmi dilantik. Rinciannya terdiri dari lima anggota MPPP dan 306 anggota MPPW. Dari jumlah tersebut, 36 peserta hadir secara langsung di Kementerian ATR/BPN, sementara 275 peserta lainnya mengikuti prosesi secara daring melalui Zoom Meeting.
Prosesi pengangkatan sumpah ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan anggota MPPP dan MPPW di hadapan Dirjen PHPT. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Wartomo, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Suwito. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga tampak hadir.