Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah bersama DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh menyusul banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Puan, peninjauan tersebut penting dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, kualitas pendidikan bagi para pemimpin daerah, hingga sistem pengawasan yang diterapkan.
“Kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (10/3/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menegaskan perlunya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas bagi para kepala daerah. Hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
“Bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa ya akuntabilitas itu penting bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga. Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” imbuhnya.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir KPK melakukan sejumlah OTT terhadap pejabat daerah. Salah satunya terjadi di Semarang, ketika Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diamankan bersama ajudan dan orang kepercayaannya pada Selasa, 3 Maret 2026 dini hari terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Kasus terbaru terjadi pada Senin malam, 9 Maret 2026, saat KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama Wakil Bupati Rejang Lebong terkait dugaan suap proyek.
Selain itu, sebelumnya KPK juga menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan pada Senin, 19 Januari 2026.
