Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggagas langkah baru dengan membuka peluang bagi pengemis dan pemulung untuk direkrut sebagai tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau yang dikenal sebagai pasukan oranye. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan kota seiring transformasi Jakarta menuju kota global.
Fenomena meningkatnya jumlah pengemis dan pemulung, termasuk yang dikenal sebagai “manusia gerobak” dan “manusia karung”, kerap terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan solusi berbasis pemberdayaan, bukan semata penertiban.
“Kami tentunya ingin bisa semua orang di Jakarta mempunyai kesempatan untuk bekerja,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Untuk mendukung kebijakan tersebut, persyaratan pendaftaran PPSU diubah. Jika sebelumnya minimal lulusan SMA, kini cukup tamatan SD atau mampu membaca dan menulis. Dengan pelonggaran ini, kesempatan kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diharapkan lebih inklusif dan dapat menjangkau masyarakat berpendidikan rendah.
“Jadi ruang kerja itu harus adil,” ujarnya.
Pramono juga menyebut jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jakarta saat ini relatif menurun. Ia menilai upaya penertiban yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membuahkan hasil.
“Kami sudah melakukan penertiban termasuk yang disebut dengan ‘manusia gerobak’. Dan Alhamdulillah sekarang ini praktis di jalanan tidak seperti biasanya,” ujarnya.
Untuk memperkuat kinerja di lapangan, sebanyak 473 pejabat fungsional Satpol PP telah dilantik. Pramono juga menginstruksikan agar aparat tidak ragu menindak pelanggaran ketertiban umum.
“Kami akan meminta mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap tindakan para pengemis yang ada di Jakarta. Karena itu tidak mencerminkan sebagai kota global,” pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
