Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menilai uang hasil tindak pidana senilai Rp13,2 triliun yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat, bahkan mampu menghidupi jutaan rakyat Indonesia.
Menurut Prabowo, dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan kampung nelayan di berbagai daerah. Ia menghitung, jika satu kampung nelayan membutuhkan anggaran Rp22 miliar, maka uang Rp13 triliun dapat membangun sekitar 600 kampung nelayan.
“Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” ujar Prabowo saat menghadiri penyerahan uang sitaan di Kejagung, Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.
Presiden menyebut, selama ini nelayan kerap kurang mendapat perhatian negara. Ia menargetkan hingga akhir 2026 akan dibangun 1.100 kampung nelayan modern, dengan masing-masing desa beranggaran Rp22 miliar.
“Satu kampung nelayan itu sekitar 5.000 jiwa. Kalau dikali 1.000 kampung, berarti 5 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” ujarnya.
Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejagung atas upaya penyelamatan uang negara, namun menegaskan masih banyak tugas besar pemberantasan korupsi dan penyelundupan.
Ia mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp40 triliun per tahun.
Prabowo juga mengingatkan para pejabat dan pengusaha agar tidak tamak serta menghindari rezeki haram yang merugikan rakyat.
“Saya sudah melihat banyak pejabat yang lemah iman dan akhlak, akhirnya keluarganya pun menderita,” tegasnya.
Presiden turut mengingatkan aparat hukum agar tidak melakukan kriminalisasi atau mencari-cari perkara, terutama terhadap masyarakat kecil.
“Jaksa-jaksa di daerah juga harus introspeksi, jangan sampai melakukan praktik yang tidak benar,” tutup Prabowo.