Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya dalam menjaga integritas kepemimpinan serta penegakan hukum yang adil tanpa pengecualian. Hal itu ia sampaikan di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih saat mengisahkan pengalamannya menghadapi daftar puluhan perusahaan yang diduga melanggar aturan dan terancam pencabutan izin usaha.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya secara sadar memilih untuk tidak mengetahui secara rinci identitas pemilik perusahaan-perusahaan tersebut. Keputusan itu diambil demi menjaga netralitas dan menghindari potensi konflik kepentingan, mengingat tidak menutup kemungkinan terdapat nama-nama rekan dekat maupun kader partainya dalam daftar tersebut.
“Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi, lebih baik saya tidak mau tahu,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2025).
Ia menjelaskan, sikap tersebut merupakan bentuk kehati-hatian agar keputusan negara tidak dipengaruhi oleh relasi personal. Oleh karena itu, Prabowo menyerahkan sepenuhnya proses penindakan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Prabowo menegaskan bahwa pijakan utamanya adalah amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
“UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan langkah nyata pemerintah dalam upaya penyelamatan aset negara. Hingga kini, pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang terbukti melanggar hukum. Ke depan, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
“Tahun 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi. Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara,” tambahnya.
Prabowo pun mengajak seluruh jajaran menteri dan anggota kabinet untuk memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama Kabinet Merah Putih adalah memastikan seluruh uang negara benar-benar kembali kepada rakyat.
“Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh satu persen pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” kata Prabowo.
