Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan penyaluran dana desa yang dinilainya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat selama satu dekade terakhir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook yang digelar di Danantara, Jumat (13/2/2026).
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” ujar Prabowo.
Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari banyaknya kepala desa yang tersangkut perkara hukum akibat tidak mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran desa.
“Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pada masa pemerintahannya dana desa akan diarahkan lebih tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan warga.
“10 tahun sudah kita berikan. Dan sekarang kita akan mengarahkan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah itu, pemerintah menggagas program Koperasi Merah Putih yang akan diperkuat dengan sejumlah layanan langsung bagi masyarakat desa.
“Di situ akan ada Farmasi Desa Murah. Obat generik akan sampai. Akan ada Klinik Desa. Akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir,” ujar dia.
Koperasi tersebut dirancang memiliki fasilitas pendukung seperti gudang logistik, cold storage, hingga unit layanan publik, termasuk farmasi desa murah, klinik desa, serta pembiayaan ultra mikro. Pemerintah juga berencana memberikan skema bunga yang ringan agar masyarakat kecil lebih mudah mengakses permodalan.
“Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegasnya.