Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mendorong pembenahan sistem politik dan ekonomi nasional agar kembali sejalan dengan amanat konstitusi. Ia menegaskan Indonesia tidak boleh berada di bawah kendali kelompok bermodal besar yang menggunakan kekayaan untuk menguasai kehidupan politik maupun ekonomi negara.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa demokrasi harus berjalan sesuai prinsip kedaulatan rakyat, bukan menjadi ruang bagi pihak-pihak berkantong tebal untuk membeli pengaruh dan kekuasaan.
“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujar Prabowo.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar dalam politik Indonesia adalah tingginya ongkos untuk memperoleh jabatan publik. Ia menyoroti biaya pencalonan kepala daerah yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Bahkan, untuk mendapatkan kursi sebagai anggota DPR, seseorang disebut harus menyiapkan dana sekitar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar. Besarnya biaya tersebut pun tidak serta-merta menjamin seseorang berhasil terpilih.
Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik dengan biaya yang begitu tinggi masih sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa. Ia meyakini masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan sistem politik yang lebih baik dan tidak didominasi kepentingan pemilik modal.
Atas dasar itu, ia mengajak seluruh tokoh politik, termasuk para ketua umum partai, untuk memiliki keberanian dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem politik nasional.
Prabowo mengungkapkan, pembahasan mengenai persoalan tersebut telah dilakukan bersama sejumlah pimpinan partai politik. Dari komunikasi tersebut, ia melihat mulai tumbuh pemahaman mengenai pentingnya pembenahan sistem politik Indonesia.
“Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik,” katanya.
Tidak hanya menyangkut politik, Prabowo juga menaruh perhatian terhadap pembenahan tata kelola ekonomi nasional. Ia menyatakan akan memanfaatkan sisa masa mandat kepemimpinannya untuk mengembalikan arah perekonomian Indonesia sesuai ketentuan konstitusi.
Menurutnya, praktik perekonomian nasional sebelumnya dinilai telah menjauh dari prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Ia mengingatkan bahwa sistem ekonomi Indonesia semestinya dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Dengan prinsip tersebut, pengelolaan ekonomi tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat secara luas.
“Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut mengingatkan kembali substansi Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Selain itu, negara memiliki kewajiban menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Penguasaan negara juga mencakup bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Prabowo menilai prinsip konstitusi tersebut harus menjadi landasan utama dalam menjalankan kebijakan ekonomi nasional.
“Alhamdulillah, sekarang kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kebersamaan tadi, berdasar atas asas kekeluargaan,” kata Prabowo.