Jakarta – Pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengenai keberadaan mafia tanah yang disebutnya akan selalu muncul hingga “dua hari jelang kiamat” kembali ramai diperbincangkan publik. Sementara sebagian masyarakat memahami maksudnya, tidak sedikit pula yang menafsirkan secara keliru.
Untuk menghindari kesalahpahaman yang semakin luas, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerjasama Antarlembaga, Muda Saleh, memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan Menteri Nusron merupakan gambaran realistis tentang sifat kejahatan yang tidak pernah berhenti.
“Jadi..yang pertama menurut saya Pak Nusron menjelaskan bahwa ini bagian dari perilaku kejahatan yang tidak mengenal waktu dan tempat, dalam hal ini adalah mafia tanah, tidak mengenal korbannya orang kaya atau sebaliknya, selama ada kesempatan dia akan terus merugikan banyak pihak,” ungkapnya dalam keterangan Resmi di Makassar, Sabtu (15/11/2025).
Menurut Muda Saleh, potongan video dan narasi yang disebarkan sejumlah akun media sosial sering kali tidak menggambarkan keseluruhan konteks sehingga menimbulkan persepsi yang menyimpang di tengah masyarakat.
“Nah, yang kedua..inikan sekarang banyak akun sosmed yang menginginkan engagement atau dilihat banyak orang dengan harapan menambah viewer atau follower, sehingga tidak mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat. Padahal jelas, apa yang disampaikan Pak Nusron itu bahwa Kementerian ATR/BPN menyadari adanya sebuah kesalahan pada pegawainya di masa lampau, untuk itu Pak Menteri menginginkan adanya penguatan secara mental dan integritas agar pegawai ATR/BPN tidak tergoda dengan mafia tanah..ini konteksnya memperbaiki sistem dari dalam agar mafia tanah tidak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.
Konsolidasi dengan Kepala Daerah
Lebih jauh, Muda Saleh menuturkan bahwa Menteri Nusron saat ini sangat fokus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Langkah itu dianggap penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan yang kerap menimpa masyarakat kecil.
“Pak Nusron berkali-kali menyebutkan bahwa ia tidak juga ingin hasil kinerjanya dipublish agar seolah-olah kinerjanya luar biasa, beliau sangat keras kok dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Makanya sekarang beliau fokus dengan mengajak sinergis para kepala daerah di berbagai provinsi dengan melakukan rapat koordinasi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan pertanahan, terutama di sektor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar tujuan salah satunya tidak merugikan masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.
Konsolidasi tersebut menunjukkan bahwa ATR/BPN bukan hanya berperang melawan mafia tanah, tetapi juga memperbaiki tata kelola pertanahan agar lebih berpihak pada masyarakat luas.
Percepatan Legalitas Rumah Ibadah
Selain beragam langkah perbaikan internal, kebijakan lain yang mendapat perhatian adalah percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah. Program ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum kepada tempat ibadah di berbagai provinsi.
“Kan masyarakat mungkin belum banyak yang tahu, bahwa Pak Nusron juga menekankan kepada jajarannya agar mempercepat sertipikat rumah ibadah, makanya di sektor tanah wakaf menjadi salah satu prioritas beliau di berbagai provinsi,” tutup Muda Saleh.