Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa percepatan penyelesaian batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga, baik perbatasan darat maupun maritim, menjadi agenda prioritas dalam arah diplomasi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri awal 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (14/1/2025).
Bagi Indonesia, penyelesaian batas wilayah tidak semata berkaitan dengan garis di peta, melainkan menyangkut kepastian kedaulatan negara, pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, serta penguatan posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.
Pemerintah, kata Sugiono, akan terus mendorong langkah-langkah yang memberikan kejelasan hukum, mencegah potensi eskalasi konflik, serta menjaga komunikasi dan dialog dengan negara-negara tetangga.
Di tengah situasi global yang semakin sulit diprediksi, ia menekankan bahwa kebijakan diplomasi Indonesia harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat serta perlindungan negara terhadap seluruh warganya.
Dalam konteks keamanan dan kedaulatan, Sugiono menilai stabilitas kawasan tidak hadir secara otomatis. Oleh sebab itu, kepastian batas wilayah dipandang sebagai fondasi utama yang tidak bisa ditawar.
“Untuk itu, penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga adalah prioritas kita. Kejelasan batas wilayah merupakan prasyarat bagi kedaulatan dan stabilitas,” ujar Menlu.
Ia juga menyoroti bahwa agenda perbatasan berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum internasional serta upaya menjaga stabilitas kawasan secara konsisten. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mencatat sejumlah kemajuan berarti dalam penyelesaian isu perbatasan dengan beberapa negara.
“Sepanjang tahun 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam,” ungkapnya.
Menurut Sugiono, penegasan batas wilayah tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat pertahanan negara dan membangun jejaring kerja sama strategis. Karena itu, diplomasi Indonesia terus diarahkan untuk memperluas kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai mitra kunci.
“Dalam lingkup yang lebih luas, kedaulatan juga memerlukan postur pertahanan yang tangguh dan kerja sama yang strategis. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan kita turut dibangun melalui jaringan strategis yang saling menguatkan dengan mitra-mitra kunci,” paparnya.
Dalam satu tahun terakhir, lanjut Sugiono, Indonesia telah menyepakati sejumlah kerja sama di bidang pertahanan dan penegakan hukum dengan berbagai negara, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Selain itu, Indonesia juga membangun kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
“Dalam setahun terakhir, kita menyepakati tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk di antaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Kita juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam,” sebut Sugiono.
Menlu menegaskan bahwa di tengah meningkatnya risiko salah persepsi antarnegara, sinergi antara kebijakan luar negeri dan pertahanan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas. Ketahanan Indonesia, menurutnya, tidak dibangun melalui unjuk kekuatan, melainkan melalui kepastian hukum, pencegahan konflik, dan pembukaan ruang dialog.
“Berbagai kesepakatan ini merupakan komitmen untuk memperdalam kepastian kerja sama dan interoperabilitas. Sepanjang satu tahun terakhir, kita juga telah melakukan empat dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dengan negara mitra kunci, yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, dan pada awal tahun ini dengan Turki,” terangnya.
Dengan berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tetap menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat, menjaga kepentingan nasional, serta berkontribusi pada ketertiban dunia melalui pendekatan yang adaptif dan realistis.
