Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanggil Google dan Meta untuk menjalani pemeriksaan terkait kepatuhan terhadap aturan perlindungan anak dalam PP TUNAS.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara melindungi sekitar 70 juta anak Indonesia dari potensi risiko di ruang digital, khususnya bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.
Penegakan Aturan PP TUNAS
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemanggilan ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang terukur.
“Negara hadir dan tegas. Tidak ada toleransi terhadap ketidakpatuhan yang berpotensi membahayakan anak di ruang digital,” tegas Meutya dikutip, Selasa (31/3/2026).
Regulasi ini merujuk pada PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) yang mengatur tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak, termasuk pembatasan akses bagi pengguna di bawah 16 tahun.
Platform Lain: Diperingatkan dan Diapresiasi
Selain Google dan Meta, pemerintah juga:
- Memberikan peringatan kepada TikTok dan Roblox agar segera patuh
- Menyampaikan apresiasi kepada Bigo Live dan X yang telah menerapkan verifikasi usia
Platform yang tidak menunjukkan perbaikan akan masuk tahap pemanggilan dan pemeriksaan lanjutan, hingga potensi sanksi administratif.
Tahapan Penegakan Hukum
Kemkomdigi menjelaskan proses penegakan dilakukan bertahap:
1. Pengawasan dan pemantauan
2. Pemeriksaan lanjutan
3. Peringatan
4. Sanksi administratif
Pendekatan ini dilakukan hati-hati agar tetap sesuai prosedur hukum dan menghindari maladministrasi.
Komitmen Lindungi Anak di Dunia Digital
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar administratif, tetapi langkah strategis untuk menciptakan ruang digital yang aman.
Dengan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia, perlindungan anak menjadi prioritas utama.
Meutya juga mengajak:
- Orang tua untuk aktif mengawasi
- Anak-anak untuk lebih sadar risiko digital
- Platform untuk patuh terhadap regulasi nasional
“Kepatuhan bukan hal yang sulit jika ada komitmen,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah memastikan akan terus melakukan pengawasan intensif dan tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap platform yang melanggar aturan.