Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong transformasi tata kelola ruang laut berbasis neraca sumberdaya laut (ocean accounting). Langkah ini untuk mengukur nilai ekonomi, sosial dan ekologi laut secara komprehensif, memperkuat basis data dalam perencanaan ruang laut, serta memastikan kebijakan yang diambil mencerminkan nilai nyata sumber daya laut.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana menyebutkan salah satu tantangan utama dalam tata kelola ruang laut adalah memastikan bahwa proses perencanaan tidak hanya berbasis regulasi, namun juga realitas lapangan dan pengetahuan masyarakat.
“Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan hasil-hasil pemetaan tersebut tidak berhenti sebagai data komunitas, tetapi dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan formal, diakui secara kebijakan, dan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan nasional,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (23/4).
Belum lama ini berlangsung Lokakarya Nasional Integrasi Pemetaan Partisipatif dan Ocean Accounting untuk Memperkuat Perencanaan Tata Ruang Laut dan Tata Kelola Ruang Laut yang di Jakarta.
Kartika menekankan pentingnya sinkronisasi metodologi, standar, dan mekanisme integrasi pemetaan partisipatif ke dalam sistem tata ruang laut nasional. Menurutnya, perencanaan ruang laut (marine spatial planning) saat ini bukan lagi sekadar instrumen pengaturan ruang namun telah berkembang menjadi instrumen strategis yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi; meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, serta memperkuat ketahanan ekosistem pesisir dan laut, termasuk dalam mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pengelolaan karbon biru.
Pakar ekonomi kelautan IPB University Prof. Akhmad Fauzi Ph.D menyebutkan kolaborasi data melalui integrasi ocean accounting dan manusia (partisipasi masyarakat) akan semakin memperkuat perencanaan tata ruang laut.
Pendekatan tersebut membantu menghadirkan metrik terukur tentang kondisi dan pemanfaatan sumberdaya laut sebagai dasar yang kuat dalam pengambilan kebijakan, namun data saja tidak cukup, partisipasi masyarakat menjadi kunci.
“Melalui pemetaan partisipatif, masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan informasi lokal yang kontekstual, memvalidasi data serta memperkaya perspektif dalam perencanaan ruang laut,” terangnya.
Sementara itu, perwakilan Blue Ventures Indonesia (BVI), Miftahul Khausar menegaskan sebagai organisasi konservasi laut pihaknya sangat mendukung masyarakat pesisir melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional.
“Banyak potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan baik level lokal maupun nasional untuk sama-sama memperkuat sektor kelautan dan perikanan termasuk sinkronisasi data wilayah aktivitas masyarakat pesisir sehingga dapat menciptakan tata kelola laut yang lebih inklusif, partisipatif serta meminimalisir konflik yang sering terjadi,” pungkasnya.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.