Nusron Wahid: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pengelolaan Agraria Kian Berkeadilan

Menteri ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan komitmen penuh kementeriannya untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor pembangunan perumahan rakyat dan infrastruktur pendidikan.

Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah banyak capaian nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya di sektor agraria.

Menurutnya, langkah pemerintah dalam menata alokasi dan distribusi tanah kini semakin berkeadilan dan berpihak pada rakyat.

Bacaan Lainnya

“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah kini menerapkan kebijakan pengelolaan tanah yang lebih selektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah kebijakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar melalui program kemitraan dan pemberdayaan yang nyata.

Kebijakan berbasis keadilan agraria tersebut juga dinilai memberi dampak positif terhadap program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi 52.107,97 hektare lahan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan di berbagai daerah.

“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tapi juga berfungsi sosial, memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan semata, tetapi juga pada penguatan infrastruktur pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yaitu ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen melanjutkan reformasi agraria yang inklusif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Pos terkait