Jakarta – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, mendukung rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai, sosok Soeharto perlu dilihat secara utuh dalam konteks sejarah dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang arif menghargai pengabdian dan kontribusi tokohnya terhadap negara,” ujar Viktor, Jumat 31 Oktober 2025.
Menurut Viktor, setiap periode kepemimpinan memiliki tantangan dan keputusan besar yang diambil demi keberlangsungan negara. Dalam hal itu, peran Soeharto dinilai signifikan, terutama dalam membangun fondasi ekonomi serta menjaga stabilitas nasional.
Ia menambahkan, pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mencatat berbagai kemajuan penting di bidang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Capaian tersebut, kata Viktor, menjadi bagian dari pengabdian yang patut dihargai.
“Tidak ada pemimpin yang sempurna. Setiap masa memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang penting, kita belajar dari masa lalu untuk memperkuat nilai demokrasi dan kemanusiaan hari ini,” jelasnya.
Viktor menegaskan, Fraksi NasDem mendukung langkah pemerintah bersama Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk menelaah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto secara objektif dan menyeluruh.
“Proses penetapan gelar harus mempertimbangkan aspek politik, moral, historis, serta kontribusi nyata terhadap bangsa,” ucapnya.
Ia berharap, wacana ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat rekonsiliasi sejarah dan menumbuhkan semangat kebangsaan yang inklusif.
“Masa lalu harus kita jadikan cermin untuk melangkah lebih dewasa dalam membangun masa depan,” pungkas Viktor.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon selaku Ketua Dewan GTK, di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2025. Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Soeharto, yang kemudian memunculkan pro dan kontra, termasuk kritik dari PDIP.
Politikus PDIP Esti Wijayanti menilai bahwa pencabutan Tap MPR beberapa tahun lalu tidak serta-merta menghapus rekam jejak pelanggaran yang pernah dikaitkan dengan Soeharto.
“Setahu saya, pencabutan Tap MPR waktu itu belum menyentuh seluruh poin pelanggaran. Masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum beliau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujarnya.
