Jakarta – Dewan Pembina Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, menilai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemulihan ekonomi nasional yang dinilai tidak berlangsung secepat perkiraan justru menunjukkan keberanian politik yang jarang muncul dalam pengelolaan ekonomi modern.
Menurut Bin Bin, pernyataan tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai sinyal pesimisme, melainkan bentuk kejujuran negara dalam membaca kondisi struktural perekonomian nasional yang selama ini dibebani warisan kebijakan neoliberal.
Ia menyebut, sikap terbuka Purbaya merupakan langkah bertanggung jawab yang berangkat dari realitas, bukan optimisme semu yang kerap diproduksi oleh pendekatan ekonomi berbasis liberalisasi tanpa batas.
“Pengakuan bahwa pemulihan ekonomi membutuhkan waktu adalah keputusan strategis untuk menjaga stabilitas jangka panjang, bukan bentuk penyerahan diri pada stagnasi,” kata Bin Bin Tresnadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 16 Januari 2026.
Bin Bin menilai kegaduhan yang muncul pasca pernyataan Menkeu justru memperlihatkan kegelisahan kelompok neoliberal yang selama ini diuntungkan oleh sistem ekonomi rente, deregulasi berlebihan, dan dominasi modal asing.
Ia menuding kelompok tersebut berupaya membentuk opini publik agar kebijakan pemerintah tampak gagal, dengan cara menggiring narasi pesimisme ekonomi, menstigma pengetatan fiskal sebagai anti-pertumbuhan, serta menyerang kebijakan industrialisasi nasional.
“Ini bukan sekadar perbedaan pandangan ekonomi, melainkan upaya sistematis mempertahankan status quo yang selama ini hanya menguntungkan segelintir elite,” ujarnya.
Dalam pandangannya, Purbaya berada di garis depan agenda reformasi struktural melalui penguatan disiplin fiskal, penataan ulang kebijakan anggaran, serta upaya membangun kemandirian ekonomi nasional. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memutus ketergantungan struktural terhadap modal asing dan pasar global.
Bin Bin juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah saat ini sejalan dengan mandat politik Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai fondasi pembangunan nasional.
Ia mengutip pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 yang menekankan pentingnya konsistensi terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengelolaan perekonomian nasional.
“Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, kita dapat mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti,” demikian kutipan pidato Presiden Prabowo yang disampaikan Bin Bin.
Menurutnya, kegagalan neoliberalisme selama lebih dari dua dekade telah terbukti melalui ketimpangan distribusi kekayaan, lemahnya basis produksi nasional, serta ketergantungan berlebihan pada modal dan kepentingan asing.
Karena itu, serangan terhadap Menteri Keuangan dinilai bukan kritik kebijakan biasa, melainkan resistensi ideologis terhadap upaya membangun sistem ekonomi yang lebih berdaulat dan berpihak pada rakyat.
“Kebijakan fiskal saat ini berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan makro yang tidak pernah benar-benar dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.
Bin Bin menegaskan Indonesia tidak boleh kembali terjebak pada resep lama neoliberalisme yang terbukti gagal menciptakan keadilan sosial. Ia mendorong agar arah kebijakan ekonomi nasional saat ini dikawal secara politik dan intelektual demi memastikan transformasi struktural benar-benar berjalan.
“Indonesia membutuhkan kedaulatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Keberanian Menkeu, yang sejalan dengan mandat konstitusional Presiden, harus dijaga, bukan diganggu oleh kepentingan rente,” pungkasnya.
