 Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah gelombang PHK di berbagai sektor industri.){kind=link}
Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, resmi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah gelombang PHK di berbagai sektor industri.
Penunjukan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi antara Satgas Mitigasi PHK, perwakilan pemerintah, dan pimpinan DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
“Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) terkait,” kata Prasetyo dalam konferensi pers usai pertemuan.
Prasetyo menjelaskan, setelah melalui proses pembentukan selama kurang lebih satu tahun, Satgas Mitigasi PHK kini mulai bekerja melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja di Indonesia.
Dalam menjalankan tugasnya, Satgas akan berkolaborasi dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan pemantauan, pertukaran informasi, serta identifikasi dini terhadap persoalan yang dihadapi perusahaan dan berpotensi berujung pada PHK.
Menurutnya, pendekatan mitigasi akan dilakukan secara spesifik terhadap setiap perusahaan, mengingat penyebab terjadinya PHK tidak selalu berkaitan dengan persoalan bahan baku atau kondisi ekonomi semata.
“Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan. Namun, apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” ujarnya.
Selain berupaya mencegah terjadinya PHK, Satgas juga akan memberikan perhatian terhadap perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja tetapi belum menyelesaikan kewajibannya kepada para pekerja.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Sementara dari DPR RI, pertemuan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan komitmen DPR untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam mengantisipasi potensi PHK dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.
“Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah dan DPR, akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi. Hari-hari di DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal,” kata Dasco.