 merupakan inisiatif strategis yang memiliki nilai kemanusiaan dan dasar moral yang kuat.){kind=link}
Jakarta – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis yang memiliki nilai kemanusiaan dan dasar moral yang kuat. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan prinsip negara dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat kurang mampu.
Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Hendri Satrio Official, Faisol menyebut bahwa secara konsep, MBG bukanlah program yang dipersoalkan. Namun, kritik yang muncul lebih banyak diarahkan pada aspek teknis pelaksanaan.
“Saya yakin bahkan yang mengkritik pun mungkin merasa bahwa pada dasarnya MBG bukan program yang salah, tetapi mungkin yang dilihat selama ini adalah pengelolaan yang dilihat selama ini adalah manajemennya tata kelola, prosesnya, kemudian verifikasinya, kualitasnya, dan seterusnya,” ujar Faisol dalam tayangan siniar tersebut.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap tata kelola program menjadi langkah penting yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, juga telah menugaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, untuk melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk dari sisi efektivitas anggaran.
“MBG tentu akan dievaluasi, tetapi bahwa program MBG itu adalah program yang penting sekali itu buat kita itu saya kira enggak ada terlalu banyak perdebatan,” ucap Faisol.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya penyesuaian menu dalam program MBG agar sesuai dengan kebutuhan gizi anak di berbagai daerah.
Menurutnya, variasi makanan yang telah dirancang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara lebih optimal.
“MBG dengan variasi menu yang sudah dibuat untuk anak-anak pasti akan sangat berguna di masa-masa pertumbuhan mereka,” ujar Faisol.
Sementara itu, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden.
BGN juga menyiapkan penyesuaian skema pelaksanaan, terutama di wilayah 3T, agar program tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).