Jakarta – Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta mitra kerja Komisi V, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk segera melakukan normalisasi sungai skala besar pasca bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Hal tersebut, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Danang Wicaksana menilai langkah tersebut penting sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, banyak laporan yang masuk menunjukkan bahwa kondisi sungai pasca bencana mengalami perubahan signifikan.
“Banyak informasi yang kami terima bahwa aliran sungai telah berpindah arah, berubah posisi, bahkan melebar. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan serius dan terencana,” ujar Danang Wicaksana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/1/2026).
Anggota DPR RI DLFraksi Gerindra ini menjelaskan, proses normalisasi sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, termasuk dimulai dari bagian muara atau dari arah laut, guna mempercepat pemulihan fungsi sungai.
Bahkan, jika diperlukan, pemerintah dapat membuka jalur sungai baru berdasarkan kajian yang matang.
“Normalisasi harus didasarkan pada kajian teknis, ekologis, dan hidrologis. Semua harus dihitung, mulai dari debit air, kebutuhan tampungan, hingga luas sungai yang ideal agar mampu menjadi bagian dari sistem ketahanan terhadap bencana di masa mendatang,” jelasnya.
Danang Wicaksana menegaskan bahwa Komisi V DPR RI sangat mendukung langkah normalisasi sungai sebagai upaya strategis untuk meminimalkan risiko bencana serupa terulang kembali.
Menurutnya, penataan sungai yang baik akan berperan penting dalam pengendalian banjir dan mitigasi bencana.
Lebih lanjut, Danang Wicaksana juga mendorong keterlibatan Kementerian Perhubungan, mengingat normalisasi sungai berpotensi bersinggungan dengan alur pelayaran menuju laut.
“Kami mendorong mitra kami di Komisi V, yaitu Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan, karena ini juga berkaitan dengan akses ke laut. Tidak menutup kemungkinan ada jalur sungai yang bisa difungsikan sekaligus sebagai alur pelayaran,” pungkasnya.
Dengan sinergi lintas kementerian, Danang berharap upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.