Jakarta – Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senin (13/4/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah menyerap pandangan akademik terkait rencana revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dalam forum tersebut, hadir sejumlah unsur penting di sektor peternakan, mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Pengurus Besar Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (PB ISPI), Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI), Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), hingga Badan Keahlian Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (BKT Peternakan PII).
Para peserta menyampaikan berbagai pandangan, evaluasi, serta rekomendasi akademik terhadap substansi revisi regulasi tersebut. Pembahasan menitikberatkan pada penguatan sistem kesehatan hewan, peningkatan produktivitas sektor peternakan nasional, serta perlindungan bagi peternak lokal di tengah persaingan global.
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari menilai, keterlibatan akademisi dan praktisi menjadi elemen penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Masukan dari akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Revisi undang-undang ini harus mampu menjawab tantangan sektor peternakan saat ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional ke depan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberpihakan terhadap peternak lokal harus menjadi perhatian utama agar mampu bersaing di tengah dinamika pasar internasional.
“Perlindungan terhadap peternak lokal, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan sistem kesehatan hewan harus menjadi prioritas utama dalam revisi undang-undang ini,” tambahnya.
Melalui RDPU ini, diharapkan lahir kebijakan yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak serta daya saing industri peternakan Indonesia di tingkat global.