Komisi III DPR Dukung Advokat, Fokus Optimalisasi Pemberantasan Premanisme

Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam memberantas aksi premanisme yang semakin meresahkan masyarakat. Komitmen ini diperkuat melalui agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme yang digelar hari ini di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi III Bimantoro Wiyono yang mewakili Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Dalam agenda ini, Komisi III menerima berbagai aspirasi, laporan, dan usulan dari para advokat yang menangani kasus-kasus premanisme di masyarakat.

Bimantoro menegaskan, sesuai arahan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, praktik premanisme adalah bentuk pelanggaran hukum serius yang harus diberantas secara sistematis. Ia juga menyampaikan, Komisi III akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam RDPU bersama seluruh anggota komisi.

“Premanisme bukan hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, tapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kami mendukung penuh seluruh aspirasi para advokat dalam melawan premanisme, dan Komisi III akan memastikan setiap aspirasi ditindaklanjuti,” kata Bimantoro.

RDPU ini menjadi langkah awal menuju penguatan sinergi antara legislatif dan para penegak hukum sipil dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Komisi III berkomitmen untuk mengawal rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini, termasuk kemungkinan pembentukan kebijakan atau regulasi baru yang lebih tegas terhadap pelaku premanisme.

Berita Lainnya

Pemerintah Dorong Transformasi Budaya Kerja Nasional, WFH dan Hemat Energi Mulai 1...

Jakarta - Pemerintah mengajak masyarakat luas dan pelaku usaha untuk mendukung penerapan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, termasuk kebijakan kerja dari rumah atau...

Fraksi Gerindra Kecam Insiden yang Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengecam rangkaian insiden di Lebanon Selatan yang menyebabkan gugurnya tiga personel pasukan perdamaian Indonesia...

Kementerian ATR/BPN Rampungkan 219 Kasus Pertanahan hingga Maret 2026

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan telah menuntaskan 219 perkara pertanahan di berbagai wilayah dalam periode Januari sampai akhir...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS