, Akbar Buchari, menegaskan pentingnya dunia usaha untuk tetap selaras dengan kebijakan pemerintah di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.){kind=link}
Jakarta – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Buchari, menegaskan pentingnya dunia usaha untuk tetap selaras dengan kebijakan pemerintah di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Ia menilai kondisi Indonesia saat ini masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain, terutama dalam hal ketahanan energi yang dinilai cukup stabil.
“Kondisi Indonesia lebih sedikit lebih baik daripada kondisi negara-negara tetangga. Gitu. Bahwa kita tidak mengalami krisis energi sampai dengan hari ini, dan juga kita tidak darurat energi. Nah, ini penting, tapi langkah dari pemerintah juga harus kita selalu ikuti. Kenapa? Karena di situasi yang sangat dinamis ini, pergerakannya begitu cepat dan apa pun bisa terjadi,” kata Akbar dalam pembukaan Munas HIPMI 2026 di Jakarta Selatan, Sabtu (4/4/2026).
Terkait kebijakan pemerintah yang mendorong penerapan work from home (WFH), Akbar menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi yang tidak menentu.
“Tapi di sisi lain pemerintah mengeluarkan tadi disampaikan peraturan untuk WFH untuk menjaga ketahanan energi kita,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disikapi secara tepat oleh pelaku usaha agar tetap sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Nah, ini juga dua hal yang memang harus kita benar-benar respon dari dunia usaha agar bisa selaras dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah,” ucapnya.
HIPMI, lanjut Akbar, memandang setiap kebijakan pemerintah telah melalui pertimbangan matang, termasuk dalam menjaga stabilitas nasional. Sebagai bentuk dukungan, organisasi tersebut turut menerapkan kebijakan WFH secara internal, baik dalam struktur organisasi maupun perusahaan anggotanya.
“Nah, untuk itu HIPMI sendiri selalu merespons baik dan juga mengikuti apa instruksi dari pemerintah. Terkait WFH juga kita melakukan secara internal, baik dari secara organisasi maupun perusahaan masing-masing untuk ikut apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Melalui Munas 2026, HIPMI juga akan merumuskan berbagai program kerja yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung program strategis nasional.
“Di sini nanti momentum kita akan melalui musyawarah, melakukan konsolidasi, melaksanakan program-program kerja yang orientasinya pasti in-line dengan apa yang diinstruksikan pemerintah dan mensukseskan program-program pemerintah pusat,” tutupnya.