Ketua KPK Baru Harus Berani Tangani Kasus yang Libatkan Orang Kuat

JAKARTA – Pengamat politik dan kebijakan publik FHISIP Universitas Terbuka Insan Praditya Anugrah menaruh harapan besar kepada Ketua KPK baru, yakni Setyo Budiyanto agar lebih tegas dan bersikap independen dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah berani menindak tegas kasus yang melibatkan orang kuat sekalipun.

“Ketua KPK Setyo Budiyanto harus membuktikan bahwa KPK berani mengusut kasus-kasus besar, bukan sebatas korupsi APBN yang berisiko rendah dan korupsi pengadaan,” kata Insan dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Rabu (18/12).

Menurut Insan, KPK sebelumnya selalu mengambil zona aman, di mana mereka hanya berani mengusut kasus korupsi yang memiliki kategori rendah risiko kepada lembaga mereka.

“Kita tahu bahwa korupsi-korupsi semacam ini resiko politiknya rendah karena tidak melibatkan orang kuat,” ujarnya.

Sekalipun kasus itu melibatkan ketua umum partai politik sekalipun, Insan meminta agar KPK berani menindaklanjuti. Sebab praktik korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang tentu melibatkan kaum oligarki.

“KPK harus berani mengusut proyek-proyek besar meskipun itu melibatkan menteri, menko atau bahkan ketua umum partai politik maupun oligarki,” tandasnya.

“KPK juga harus berani memeriksa proyek-proyek strategis nasional (PSN) dan harus berani menindak apabila ditemukan kebijakan yang mengakibatkan kerugian negara,” lanjut Insan.

Lebih lanjut, ia juga meyakini bahwa komitmen Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi akan mendukung langkah besar KPK jika Setyo Budiyanto mau melakukan tugasnya secara berintegritas.

“Saya yakin Presiden Prabowo menginginkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” tandasnya.

“Sebagai lembaga di bawah Presiden, kesuksesan KPK dalam membongkar kasus-kasus besar juga bergantung kepada komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Insan.

Berita Lainnya

Partai Hanura Usulkan Sistem Baru Supaya Caleg Miskin Modal Tak Terdepak!

Jakarta - Partai Hanura menyuarakan keresahannya terhadap mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini yang dinilai terlalu ramah kapital. Hanura mendesak adanya reformasi sistem pemilu...

ATR/BPN dan KPK Perkuat Integritas ASN Lewat Pelatihan Antikorupsi

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN). Kolaborasi tersebut...

Truk Pembawa Maut dan Perusak Jalan Tak Bisa Sembunyi Lagi! Kemenhub Luncurkan...

Jakarta - Pengawasan terhadap truk angkutan barang yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL) kini memasuki babak baru. Kementerian...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS