 terus mempercepat penyelesaian dokumen layanan pertanahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penyelesaian dokumen layanan pertanahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) akhir kuartal I 2026, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh berkas tahun 2025 hingga tidak menyisakan tunggakan.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Catat Kontribusi Nilai Ekonomi Rp1.834,8 Triliun
“Selama satu kuartal terakhir, jumlah berkas berhasil ditekan hingga 22 ribu. Ini progres positif, tetapi target kita jelas berkas tahun 2025 harus zero,” ujar Nusron dalam rapat di Aula Prona, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Untuk merealisasikan target tersebut, ia meminta kantor wilayah BPN yang masih memiliki backlog segera menggelar rapat percepatan. Bahkan, ia menetapkan batas waktu penyelesaian yang ketat, yakni akhir Mei 2026 untuk berkas kuartal I 2025 dan akhir Juni 2026 untuk kuartal II 2025.
Tak hanya fokus pada percepatan, Nusron juga menekankan pentingnya pembenahan sistem agar penumpukan berkas tidak kembali terjadi di masa mendatang. Ia mendorong seluruh jajaran, mulai dari direktorat teknis hingga pusat data, menyusun langkah pencegahan berbasis teknologi serta penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP).
ATR/BPN Hadirkan Peta Digital Bhumi, Masyarakat Bisa Cek Informasi Bidang dan Nilai Tanah
“Kita harus cleansing berkas secara sistematis. Setelah itu, pastikan ada mitigasi, baik melalui sistem IT maupun perbaikan SOP, agar penumpukan tidak terjadi lagi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa tren penyelesaian berkas menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga kini, lebih dari 12 ribu berkas telah berhasil diselesaikan, meskipun sempat terkendala libur panjang hari raya.
Ia menjelaskan, sejumlah hambatan yang masih dihadapi antara lain sengketa lahan, persoalan batas wilayah, serta dokumen permohonan yang belum lengkap.
Rapat tersebut diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta seluruh kepala kantor wilayah BPN dari berbagai provinsi, baik secara langsung maupun daring. Pemerintah optimistis, dengan strategi yang terintegrasi dan disiplin terhadap target, pelayanan pertanahan nasional dapat semakin cepat, transparan, dan akuntabel.