Ijazah Dikeluarkan, Indonesia Bisa Chaos, Kuasa Hukum Jokowi Gertak Masyarakat?

Jakarta – Polemik ijazah palsu mantan Wali Kota Solo Joko Widodo sampai hari ini masih menjadi teka teki masyarakat di Indonesia. Tak sedikit bahkan yang menginginkan hasil akhir dari maslaah ini bisa terbuka lebar.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Jokowi Yakup Hasibuan mengatakan, jika ijzah Jokowi dibuka dihadapan publik akan menimbulkan chaos dan menjadi preseden buruk.

“Kalau sampai ditunjukkan, ini akan mncreate chaos dan preseden yang sangat buruk,”ujarnya dalam konfrensi pers, kemarin, Minggu (15/6).

Ia menambahkan soal menunjukkan dokumen resmi seperti ijaza bisa dilakukan siapa saja, namun akan berdampak buruk.”Bayangkan saja, semua yang dituduh, dipaksa menunjukkan ijazahnya, siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun, kepala daerah, anggota DPR dan masyarakat sipil manapun,” ungkapnya.

Selain itu menurut Yakup, seharusnya pihak yang menuding Jokowi yang harus membuktikan tudingan tersebut.

“Maka banyak sekali asas yang ada, karena ini negara hukum siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, ya itu kan salah satu asas yang harus diperhatikan dalam hukum,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya diberitakan, tim kuasa hukum Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal desakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta kepolisian melakukan gelar perkara khusus kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Berita Lainnya

Mendagri: Parade Tenun Belu Dorong Pelestarian Budaya dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai penyelenggaraan Exotic Tenun: Parade Tenun dan Fashion Show di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara...

Bappenas Dorong Hilirisasi Sawit Berbasis Riset dan Teknologi Bernilai Tinggi

Jakarta - Pemerintah terus mendorong transformasi industri kelapa sawit nasional melalui penguatan hilirisasi berbasis riset dan teknologi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah...

BPN Blora Gandeng APH Kawal Pembebasan Lahan Dua PSN, Cegah Praktik Mafia...

Jakarta - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengawal...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS