Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas, menyerukan penguatan ketahanan energi dan fondasi ekonomi nasional menyusul eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (3/3/2026), Ibas menilai perkembangan tersebut berpotensi memperlebar ketidakstabilan geopolitik global serta memberi tekanan signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
“Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” ucapnya.
Menurutnya, konflik di wilayah strategis penghasil energi itu tidak hanya berdampak bagi negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas pasokan energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, hingga keamanan kawasan.
Ia secara khusus menyoroti Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan energi dunia. Dengan posisi Iran yang berbatasan langsung dengan selat tersebut, peningkatan konflik dinilai berisiko mengganggu distribusi energi global atau bahkan memicu penutupan jalur.
Ibas menyebut Selat Hormuz menjadi jalur bagi sekitar 20–30 persen konsumsi minyak dunia setiap hari, sekaligus rute utama pengiriman gas alam cair (LNG) dari Qatar. Gangguan di kawasan ini, kata dia, berpotensi memicu guncangan pasokan energi global.
“Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat ritel. Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita,” ucap Ibas.
Selain sektor energi, ia juga mengingatkan potensi dampak sistemik terhadap rantai pasok global. Kenaikan premi asuransi pengiriman serta perubahan rute kapal tanker dinilai akan mendorong lonjakan biaya logistik internasional.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan efek berantai terhadap harga barang impor dan bahan baku industri dalam negeri, yang pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
Sebagai negara yang masih bergantung pada impor sebagian kebutuhan energi, Indonesia dinilai rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Ibas memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu tekanan terhadap APBN, meningkatkan inflasi sektor kebutuhan pokok, melemahkan daya beli masyarakat, serta menghambat aktivitas ekspor dan impor.
“Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.
Menghadapi dinamika tersebut, Ibas menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya bersikap reaktif. Ia mendorong langkah strategis melalui penguatan ketahanan energi, stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat, serta diplomasi aktif dan konsisten.
Lebih jauh, ia mengingatkan amanat konstitusi agar Indonesia turut berperan dalam menjaga ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan, menurutnya harus menjadi landasan moral dalam menjalankan diplomasi.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Kita adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan. Kita harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi,” ujarnya.
Ibas pun mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, parlemen, pelaku usaha, hingga masyarakat, untuk mempererat persatuan dan menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ia meyakini stabilitas dalam negeri menjadi modal utama untuk menghadapi guncangan eksternal.
“Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” ucap Ibas.
