Perbaikan sistem LHKPN ini penting menurut Habib Syakur, sebagai bentuk transparansi para penyelenggara negara agar jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
“Ya, LHKPN masih jadi instrumen keterbukaan informasi publik yang difasilitasi KPK. Banyak protes sekarang kan, ya saatnya KPK berbenah, mumpung punya pimpinan bari,” sambungnya.
Aspek yang tak kalah penting menurut Habib Syakur adalah penangkapan KPK. Menurutnya, KPK era kepemimpinan sebelumnya telah gagal menjaga integritas, independensi dan profesionalitas dalam menangani kasus hukum seperti Harun Masiku.
Ia menduga sebenarnya KPK sudah mengetahui keberadaan buronan dari PDIP itu. Hanya saja mereka tidak kunjung menangkap karena ada tekanan dan intervensi.
“Saya nggak yakin KPK nggak tahu. Kan mereka punya alat sadap, mereka bisa kerja sama dengan lembaga terkait, bisa dengan Polri, BIN dan sebagainya. Saya yakin bisa, hanya mau atau tidak. Ini problematiknya saya kira,” pungkasnya.