Jakarta – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, menyerahkan sekitar 200 nama calon pejabat di kementeriannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini ditempuh agar setiap calon pejabat yang akan dilantik terbebas dari potensi praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
“Nama-nama ini kami serahkan supaya bisa ditracking oleh KPK agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Gus Irfan usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
Nama dari Internal PHU dan Perguruan Tinggi
Menurut Gus Irfan, daftar tersebut sebagian besar berasal dari jajaran internal Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama serta Badan Penyelenggara Haji. Ada pula satu nama yang diambil dari kalangan akademisi perguruan tinggi.
“Dirjen-dirjen tidak (masuk), ini lebih banyak dari internal, dan ada satu dari kampus,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan latar belakang ini diharapkan mampu menyaring figur-figur yang memiliki integritas. “Kami ingin memastikan mereka yang masuk sudah teruji rekam jejak dan integritasnya,” ujarnya.
KPK Siap Dampingi
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, menyatakan lembaganya siap mendampingi Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pendampingan akan difokuskan pada upaya pencegahan korupsi.
“Prinsipnya KPK sangat mendukung persiapan pencegahan, dan nantinya juga saat pelaksanaan akan mendukung penuh,” ungkap Cahya.
Ia menambahkan, KPK akan memberi pembekalan serta sosialisasi kepada jajaran kementerian. “Tim dari Pak Menteri akan terus diingatkan, terutama menjelang pelaksanaan, bahwa ini adalah tugas negara sehingga tidak boleh menerima hal-hal yang tidak sah,” tegasnya.
Upaya Pencegahan
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa audiensi ini menjadi bagian dari strategi pencegahan. “KPK berharap pencegahan dan penindakan berjalan beriringan agar menjadi pemantik perbaikan layanan publik, khususnya di sektor haji,” ujarnya.
Dengan total sekitar 200 nama yang sudah diserahkan, Gus Irfan menyebut masih ada kebutuhan pejabat lain yang nantinya bisa dipenuhi dari kementerian atau lembaga berbeda.