Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi kuat meski dunia tengah dilanda ketidakpastian. Ia menilai situasi sekarang sangat berbeda dibandingkan krisis besar yang terjadi pada 1998.
Di antara negara-negara anggota G20, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada 2025, menjadikannya salah satu yang tertinggi setelah India. Sementara itu, defisit anggaran Indonesia tetap terjaga di bawah 3 persen, lebih rendah dibanding sejumlah negara lain seperti India (4 persen), Prancis (4,4 persen), dan Amerika Serikat (6,3 persen).
Lembaga global seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh di kisaran 2,6 hingga 3,3 persen. Di sisi lain, Indonesia diproyeksikan mampu mencapai pertumbuhan sekitar 5,3 persen tahun ini.
Airlangga bahkan optimistis capaian pada kuartal pertama 2026 bisa lebih tinggi.
“Jauh berbeda dengan situasi tahun 1998. Dari segi ekonomi makro, saya katakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) adalah 5,11 persen. Dan proyeksi tahun ini di atas 5,3 persen. Dan kuartal pertama tahun ini, kami optimis pertumbuhan Indonesia di kuartal pertama sekitar 5,5 persen,” kata Airlangga dalam Media Briefing bersama media internasional di Auditorium Bakom RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Mengacu pada laporan Bloomberg, peluang Indonesia mengalami resesi tergolong kecil, hanya sekitar 5 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Brasil dan China yang masing-masing berada di angka 15 persen, serta Jepang dan Amerika Serikat yang mencapai 30 persen.
Menurut Airlangga, daya tahan ekonomi nasional ditopang oleh kekuatan konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB, serta didukung oleh ketahanan di sektor pangan dan energi.
Ia juga menyoroti capaian swasembada beras yang diraih Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sejak 2025. Produksi beras tercatat mencapai 34,7 juta ton, dengan cadangan Bulog menyentuh 4,6 juta ton per 8 April 2026—angka tertinggi sepanjang sejarah.
Untuk memperkuat sektor energi, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah seperti implementasi program B50, pengembangan energi surya, serta peningkatan kapasitas kilang minyak.
Dari sisi fiskal, APBN berperan sebagai bantalan ekonomi melalui penyaluran bantuan sosial dan peningkatan penerimaan negara. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan, sementara defisit tetap terkendali.
“Dan jika Anda melihat cadangan devisa masih sekitar USD 148,2 miliar, itu setara dengan enam bulan impor,” papar Airlangga.
Indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan kini berada di angka 8,25 persen, kesenjangan turun ke 0,363, dan tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 4,7 persen.
Sementara itu, rasio utang pemerintah berada di level 40,46 persen terhadap PDB atau sekitar Rp9.637,9 triliun. Mayoritas utang berasal dari dalam negeri, dengan kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara hanya 12,6 persen—sehingga risiko dari gejolak eksternal relatif lebih terkendali.
“Jika Anda melihat detail utang kita, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Jadi, risiko guncangan eksternal terkendali,” tutupnya.