 dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara){kind=link}
Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin 15 September 2025. Dalam forum tersebut, ditetapkan alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” jelas Menteri Nusron yang hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Menurut Nusron, pengelolaan anggaran tahun 2026 akan diprioritaskan untuk peningkatan layanan publik serta program strategis pertanahan. Dari total anggaran tersebut, Rp6,475 triliun digunakan untuk belanja operasional, meliputi pembayaran gaji, tunjangan, dan menunjang operasional 527 satuan kerja ATR/BPN di pusat maupun daerah. Sementara itu, sekitar Rp3,023 triliun dialokasikan untuk belanja non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” ujar Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026 sebesar Rp3,289 triliun, atau naik 9,12 persen (sekitar Rp300 miliar) dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target tersebut, Rp3,245 triliun berasal dari layanan fungsional dan Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Nusron menegaskan bahwa pengelolaan anggaran akan dijalankan secara akuntabel dengan fokus pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR agar program pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II, untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami,” tutur Nusron.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, dengan menghadirkan pula jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari Kementerian ATR/BPN, hadir para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, dan jajaran terkait.