DPR Desak BPKN Selidiki Dugaan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor: Kepercayaan Publik Jangan Dikorbankan

Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) turun tangan menyelidiki dugaan bahwa sumber air produk Aqua di Subang bukan berasal dari mata air pegunungan, melainkan dari sumur bor dalam (deep well).

Kawendra menilai, isu tersebut menyangkut hak dasar konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur dan transparan terkait produk yang mereka konsumsi. Ia menegaskan, perusahaan besar seperti Danone-Aqua seharusnya memegang teguh prinsip keterbukaan publik.

Bacaan Lainnya

“Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan dari mata air pegunungan sebagaimana diklaim, adalah persoalan serius,” ujar Kawendra dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, BPKN perlu segera memverifikasi kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen, ia mendorong adanya langkah tegas.

“Saya meminta BPKN mendalami temuan ini. Bila terbukti ada pelanggaran, harus segera diambil tindakan tegas demi menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Politisi muda Partai Gerindra itu juga mengingatkan pentingnya integritas dalam praktik bisnis, terutama bagi perusahaan yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat.

“Kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan demi keuntungan bisnis. Sekali kepercayaan itu hilang, memulihkannya tidak akan mudah,” tambah Kawendra.

Isu ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Aqua di Kabupaten Subang. Dalam kunjungan tersebut, Dedi menemukan bahwa air yang digunakan dalam proses produksi berasal dari sumur bor dalam, bukan dari mata air alami seperti yang sering digambarkan dalam materi promosi Aqua.

Kawendra menegaskan, DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan perlindungan terhadap konsumen tetap menjadi prioritas utama.

Pos terkait